SulawesiPos.com – Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman bersama Satgas Pangan kembali membongkar distribusi beras yang diduga hasil selundupan. Kali ini, jumlahnya tak tanggung-tanggung, 1.000 ton.
Mentan Amran terlihat geram ketika melakukan pengecekan terhadap beras tersebut di Tanjung Balai, Kabupaten Karimun, Provinsi Riau, Senin (19/1/2026).
“Kalau nanti terbukti ini adalah beras hasil selundupan, makan menurut saya pelakunya pengkhianat bangsa,” kata Mentan Amran.
Saat menyampaikan temuan itu bersama Satgas Pangan dan sejumlah pihak terkait, Mentan Amran meminta penegak hukum mengusut sampai ke akar-akarnya dan menindak tegas pelakunya.
“Kenapa saya sangat peduli pada penanganan kasus beras diduga ilegal seperti ini. Karena mempengaruhi 115 juta petani kita, khususnya petani padi,” katanya.
Mentan mengingatkan, Indonesia sudah swasembada beras. Presiden Prabowo Subianto sudah mengumumkan hal itu di Karawang, 7 Januari 2026. Bahkan, dunia internasional pun sudah mengetahui Indonesia sudah swasembada.
“Jangan ganggu swasembada kita. Ini, menurut saya, kalau nanti terbukti secara hukum, adalah pengkhianat bangsa. Masa’ melakukan hal seperti ini,” ujarnya.
Mentan Amran mengatakan, Indonesia sudah surplus, stok kita banyak lebih dari 3 juta ton, tapi ada yang memasukkan beras 1.000 ton, 200 ton, dan lainnya.
Dari Tanjungpinang ke Palembang
Mentan Amran juga mengungkapkan, hal menarik yang perlu didalami adalah sumber berasnya adalah Tanjungpinang di Riau yang luasan sawahnya sanga sedikit atau hampir tidak ada.
Beras itu lalu hendak dikirim ke Palembang, Sumatera Selatan. Padahal, Sumsel termasuk provinsi yang produksi padinya surplus 1,1 juta ton. Total produksnya 3,5 juta ton.
“Ini tidak masuk akal. Bisa kita duga, beras ini adalah hasil selundupan,” kata Mentan.
Mentan mengatakan, nanti penyidik dari Mabes Polri akan turun, Satgas Pangan juga turun, dan kerja sama dengan semua pihak terkait, agar masalah ini dituntaskan.
Mentan mengatakan, hal seperti ini tidak bisa dibiarkan. Inilah, kata dia, yang sering dimaksud oleh Presiden sebagai pengkhianat bangsa.
“Bayangkan, hanuya oleh dua atau tiga orang, yang mengkhi.anati petani padi kita 115 juta orang. Di mana keadilan, di mana rasa kebersamaanya, rasa persatuannya,” katanya.
RI Pernah Rugi Rp 135 Triliun
Mentan Amran kemudian mencontohkan kasus yang terjadi beberapa tahun silam.
“Kalau tidak salah tahun 2020. Hanya impor daging sedikit, tetapi berpenyakit. Yang terjadi adalah tahun 2022 hingga 2023 ada penyakit PMK atau penyakit mulut dan kuku. Padahal, penyakit ini sudah 100 tahun tidak terjadi di Indonesia,” paparnya.
PMK masuk, kata menteri, tidak ada yang bisa mencegah. Akhirnya, 17 juta populasi sapi turun menjadi sekitar 11 juta. Turun 6 juta ekor. Nilainya berapa? Itu Rp 135 triliun,” ujarnya.
Mentan Amran mengatakan, kalau orang tidak melalui prosedur karantina, bea cukai, dan seterusnya, itu membahayakan negara.
“Siapa yang mau tanggung kerugian petani kita, peternak kita. Inilah yang kita kaga, sebenarnya. Bukan soal jumlahnya. Satu ton, seratus ton, seribu ton, itu sama berbahayanya kalau tidak sesuai prosedur,” kata Mentan.*
