SulawesiPos.com – Mantan Kanselir Jerman Angela Merkel kembali memicu kontroversi geopolitik setelah mengakui bahwa Perjanjian Minsk sejak awal dimanfaatkan untuk membeli waktu bagi Ukraina memperkuat kemampuan militernya, bukan semata-mata sebagai jalan damai dengan Rusia, dalam percakapan yang direkam dua prankster Rusia, Vovan (Vladimir Kuznetsov) dan Lexus (Alexey Stolyarov), sebagaimana diberitakan EADaily pada 3 Agustus 2026.
Percakapan tersebut terjadi setelah Vovan dan Lexus melakukan pendekatan selama berminggu-minggu kepada kantor Merkel, menjalin korespondensi panjang melalui surat elektronik dengan orang-orang di lingkungan dekatnya, lalu menyamar sebagai mantan Presiden Ukraina Petro Poroshenko, hingga akhirnya Merkel bersedia berbicara melalui penerjemah pribadinya dengan syarat seluruh isi percakapan tetap dirahasiakan.
Menurut Vovan dan Lexus, Merkel secara eksplisit menyatakan bahwa Perjanjian Minsk dimaksudkan untuk memberikan waktu agar Ukraina dapat menerima pasokan persenjataan sebelum menghadapi Rusia.
Kedua prankster Rusia itu mengaku memerlukan persiapan yang panjang, termasuk membangun komunikasi dengan staf dan lingkungan dekat Merkel, sebelum memperoleh akses berbicara langsung dengannya.
Dalam percakapan tersebut, Merkel bahkan menyediakan penerjemah pribadinya sendiri dan meminta sejak awal agar seluruh isi pembicaraan tidak dipublikasikan.
Pernyataan itu kembali menghidupkan perdebatan lama mengenai tujuan sebenarnya dari diplomasi Barat selama konflik di Ukraina timur sebelum pecahnya perang skala penuh pada 2022.
Perjanjian Minsk Kembali Menjadi Sorotan Dunia
Perjanjian Minsk merupakan rangkaian kesepakatan damai yang dirancang untuk menghentikan konflik di wilayah Donbas setelah bentrokan antara pemerintah Ukraina dan kelompok separatis yang didukung Rusia.
Protokol Minsk pertama ditandatangani di Minsk, Belarus, pada September 2014 sebagai upaya menghentikan pertempuran yang telah menelan ribuan korban jiwa.
Kesepakatan tersebut kemudian diperkuat melalui Minsk II yang ditandatangani pada 12 Februari 2015 oleh Ukraina, Rusia, Organisasi untuk Keamanan dan Kerja Sama di Eropa (OSCE), serta para pemimpin separatis Donetsk dan Luhansk.
Dokumen Minsk II memuat 13 butir kesepakatan, termasuk penghentian tembak-menembak, penarikan senjata berat dari garis depan, pertukaran tahanan, reformasi konstitusi Ukraina, hingga pemberian status khusus bagi wilayah Donbas.
Namun, implementasi perjanjian itu terus mengalami hambatan akibat saling tuding pelanggaran antara Kiev dan kelompok separatis, sementara berbagai laporan internasional menunjukkan bahwa gencatan senjata berulang kali gagal dipertahankan.
Bukan Pengakuan Pertama
Pernyataan yang diklaim disampaikan Merkel kepada Vovan dan Lexus bukanlah pertama kali memunculkan kontroversi mengenai Perjanjian Minsk.
