SulawesiPos.com – Menjelang pelaksanaan Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama pada Agustus 2026, dinamika internal organisasi mulai menghangat.
Sejumlah kelompok disebut mulai bergerak untuk memengaruhi arah kepemimpinan di tubuh Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU).
Tokoh NU, HRM Khalilur R Abdullah Sahlawiy atau Gus Lilur, mengingatkan agar pengaruh kekuasaan negara tidak terlalu jauh masuk ke proses internal organisasi.
Ia menyoroti mulai munculnya percakapan mengenai siapa sosok yang dianggap mendapat restu penguasa atau memiliki kedekatan dengan lingkar kekuasaan.
“Kita mulai mendengar percakapan tentang siapa yang direstui penguasa, siapa yang dekat dengan presiden, siapa yang mendapat dukungan jaringan negara, bahkan siapa yang dianggap “aman” bagi kekuasaan. Seolah-olah Muktamar NU hanya bisa selesai jika ada lampu hijau dari negara,” kata Gus Lilur kepada wartawan, dikutip dari JawaPos, Kamis (21/5/2026).
NU Punya Sejarah Besar dalam Republik
Menurut Gus Lilur, anggapan bahwa pemimpin NU harus memperoleh restu dari penguasa merupakan pandangan yang tidak tepat dan bertentangan dengan sejarah organisasi.
Bantah Ada Aliran Dana, Aizzudin Abdurrahman Sebut Pemeriksaan KPK Jadi Bahan Introspeksi
Ia menegaskan NU bukan lahir dari kekuasaan negara, tetapi justru memiliki kontribusi besar terhadap berdirinya Indonesia.
“Justru negara ini berdiri karena jasa para ulama NU. Karena itu, terasa tidak pantas apabila pemimpin NU harus terlebih dahulu mendapat restu dari penguasa negara yang negaranya sendiri ikut didirikan oleh para kiai NU,” tegasnya.
Gus Lilur juga menyinggung hubungan erat antara Presiden pertama RI, Soekarno, dengan pendiri NU, KH Hasyim Asy’ari, sebagai contoh relasi antara negara dan ulama.
“Bung Karno berkali-kali datang meminta pandangan kepada Hadratus Syeikh. Dalam banyak catatan sejarah, para pemimpin republik memahami bahwa dukungan ulama NU bukan sekadar dukungan politik, tetapi legitimasi moral bagi berdirinya Indonesia,” tuturnya.
“Yang datang kepada kiai adalah presiden. Bukan kiai yang datang meminta restu kepada presiden,” sambungnya.
Ingatkan Muktamar Tak Diwarnai Pengondisian Politik
Gus Lilur mengatakan NU selama ini memilih dekat dengan rakyat dan negara, namun tidak pernah menjadi alat politik kekuasaan.
Ia mengaitkan hal tersebut dengan semangat Resolusi Jihad yang menjadi bagian penting dalam sejarah perjuangan kemerdekaan.
Menurutnya, keputusan para ulama pada masa itu menjadi pemicu gerakan besar mempertahankan Indonesia.
“Pesantren-pesantren berubah menjadi pusat konsolidasi perjuangan. Santri-santri turun ke medan perang. Laskar Hizbullah dan Sabilillah bergerak bersama rakyat mempertahankan republik,” bebernya.
Ia pun mengaku prihatin apabila terdapat indikasi campur tangan kekuasaan dalam proses menuju Muktamar NU.
Gus Lilur berharap tidak ada pengondisian dukungan, pembentukan poros politik, penggunaan jaringan birokrasi, maupun upaya memengaruhi arah kepemimpinan PBNU.
“Ini soal martabat sejarah. NU bukan ormas biasa yang bisa diperlakukan sebagai alat politik kekuasaan. NU adalah pilar yang membuat republik ini berdiri dan tetap bertahan sampai hari ini. Karena itu lancang rasanya jika negara terlalu jauh mencampuri rumah besar NU,” pungkasnya.
