SulawesiPos.com – Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur memastikan pengadaan mobil dinas gubernur senilai Rp8,5 miliar telah diselesaikan dengan mekanisme pengembalian.

Penjelasan ini disampaikan menyusul sorotan Presiden Prabowo Subianto yang menilai belanja tersebut tidak mencerminkan prinsip efisiensi anggaran.

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kalimantan Timur, Muhammad Faisal, menyampaikan bahwa secara administratif proses pengadaan telah dinyatakan selesai karena kendaraan tersebut belum pernah digunakan untuk aktivitas kedinasan.

“Secara hitungan dan administratif proses pengadaan dianggap sudah tuntas, karena mobil tersebut belum pernah dipakai ke lapangan,” kata Kepala Diskominfo Kaltim Muhammad Faisal di Samarinda, Jumat (20/3), diberitakan Antara.

Rincian Nilai Pembelian dan Proses Pajak

Faisal menjelaskan nilai kontrak pembelian mobil dinas tersebut sebesar Rp8,5 miliar.

Namun, dana yang diterima pihak penyedia hanya Rp7,5 miliar. Selisih Rp1 miliar merupakan kewajiban pajak berupa Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penghasilan (PPh).

Menurutnya, pajak-pajak tersebut telah disetorkan ke kas pemerintah pusat oleh Pemprov Kaltim. Saat ini, proses pengembalian dana pajak masih berlangsung melalui koordinasi dengan Direktorat Jenderal Pajak dan diperkirakan memerlukan waktu sekitar dua hingga tiga bulan.

Faisal menambahkan bahwa total nilai Rp8,5 miliar tersebut telah mencakup berbagai komponen, mulai dari pajak, bea balik nama, biaya pengiriman antarpulau, asuransi, hingga margin keuntungan penyedia kendaraan.

Komitmen Efisiensi Anggaran Daerah

Ia juga menegaskan bahwa pengadaan mobil dinas kepala daerah dilakukan melalui mekanisme penunjukan langsung yang sah, mengingat hanya terdapat satu distributor resmi di wilayah Jakarta.

“Melalui penyelesaian administrasi dan upaya penarikan kembali dana pajak secara transparan ini, Pemprov Kaltim membuktikan komitmen dalam mendukung efisiensi anggaran sesuai arahan tegas dari pemerintah pusat,” tutur Faisal.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menyinggung praktik belanja daerah yang dinilainya tidak efisien saat menjamu jurnalis di Bogor, Kamis (19/3).

Salah satu contoh yang disampaikan adalah pengadaan mobil dinas gubernur dengan nilai fantastis.

“Banyak pejabat itu, menurut saya tidak efisien. Anda lihat sendiri, kita buka-bukaan ya. Ada pemerintah daerah, dia beli mobil dinas gubernur berapa? Rp8 M,” kata Prabowo.

“Saya presiden Republik Indonesia, saya pakai mobil Maung buatan Indonesia. Harganya Rp700 juta itu,” tutur dia.

“Mungkin karena ini presiden, ada antipeluru, mungkin harganya Rp1 M, tapi tidak Rp8 M,” ujarnya lagi.

Mobil dinas senilai Rp8,5 miliar yang sebelumnya disiapkan untuk Gubernur Kalimantan Timur Rudy Mas’ud diketahui merupakan kendaraan hybrid tipe Range Rover 3.0 LWB PHEV P460e berwarna putih.

Setelah menuai polemik, Rudy Mas’ud membatalkan pengadaan kendaraan tersebut dan menyampaikan permohonan maaf kepada publik pada awal Maret lalu.