Tekanan Harga Minyak Global, Menkeu Buka Opsi Pemangkasan Anggaran Kementerian

SulawesiPos.com – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa belum menetapkan besaran persentase pemotongan anggaran yang akan diterapkan di setiap kementerian dan lembaga.

Kebijakan ini disiapkan sebagai langkah antisipasi untuk menjaga defisit APBN tetap di level 3 persen dari produk domestik bruto (PDB), di tengah meningkatnya tekanan harga minyak mentah dunia akibat konflik di kawasan Timur Tengah.

Purbaya menyebutkan bahwa skema pemangkasan anggaran masih dalam tahap pembahasan dan penyesuaian bersama kementerian terkait.

“Kalau kami potong, mungkin nanti mereka sesuaikan. Tapi berapa persen nanti kita lagi diskusikan,” ujarnya kepada awak media di Masjid DJP, Jakarta, Sabtu (31/3/2026).

Ia menjelaskan, opsi efisiensi anggaran tersebut sebelumnya telah dibahas dalam agenda Rapat Koordinasi Terbatas (Rakortas) bersama Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto yang digelar pada Senin (16/3/2026).

Menurut Purbaya, pembahasan tersebut menyoroti langkah-langkah awal yang akan ditempuh pemerintah apabila harga bahan bakar minyak (BBM) terus mengalami kenaikan, dengan efisiensi anggaran sebagai prioritas utama.

BACA JUGA: 
Purbaya Sebut Rencana Pembayaran Whoosh Pakai APBN Masih 50:50

“Jadi tadi ada didiskusikan, kalau harga BBM naik terus, langkah pertama ya itu, efisiensi. Kita sudah mempersiapkan langkah-langkah yang diperlukan oleh kementerian atau lembaga (K/L) nanti,” ucap Purbaya dikutip Sabtu (21/3/2026).

Dalam rakortas tersebut, setiap kementerian dan lembaga juga telah diminta untuk mulai mengidentifikasi pos anggaran yang berpotensi dipangkas.

Pemerintah, kata dia, meminta masing-masing instansi menyiapkan simulasi besaran pemotongan anggaran yang memungkinkan dilakukan.

“Mereka sudah kita suruh siapkan, kita minta siapkan, berapa persen anggarannya dipotong,” tambahnya.

SulawesiPos.com – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa belum menetapkan besaran persentase pemotongan anggaran yang akan diterapkan di setiap kementerian dan lembaga.

Kebijakan ini disiapkan sebagai langkah antisipasi untuk menjaga defisit APBN tetap di level 3 persen dari produk domestik bruto (PDB), di tengah meningkatnya tekanan harga minyak mentah dunia akibat konflik di kawasan Timur Tengah.

Purbaya menyebutkan bahwa skema pemangkasan anggaran masih dalam tahap pembahasan dan penyesuaian bersama kementerian terkait.

“Kalau kami potong, mungkin nanti mereka sesuaikan. Tapi berapa persen nanti kita lagi diskusikan,” ujarnya kepada awak media di Masjid DJP, Jakarta, Sabtu (31/3/2026).

Ia menjelaskan, opsi efisiensi anggaran tersebut sebelumnya telah dibahas dalam agenda Rapat Koordinasi Terbatas (Rakortas) bersama Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto yang digelar pada Senin (16/3/2026).

Menurut Purbaya, pembahasan tersebut menyoroti langkah-langkah awal yang akan ditempuh pemerintah apabila harga bahan bakar minyak (BBM) terus mengalami kenaikan, dengan efisiensi anggaran sebagai prioritas utama.

BACA JUGA: 
Menkeu Purbaya Sidak Danantara: "Saya ke Sini, Kabur Dia ke Luar Negeri"

“Jadi tadi ada didiskusikan, kalau harga BBM naik terus, langkah pertama ya itu, efisiensi. Kita sudah mempersiapkan langkah-langkah yang diperlukan oleh kementerian atau lembaga (K/L) nanti,” ucap Purbaya dikutip Sabtu (21/3/2026).

Dalam rakortas tersebut, setiap kementerian dan lembaga juga telah diminta untuk mulai mengidentifikasi pos anggaran yang berpotensi dipangkas.

Pemerintah, kata dia, meminta masing-masing instansi menyiapkan simulasi besaran pemotongan anggaran yang memungkinkan dilakukan.

“Mereka sudah kita suruh siapkan, kita minta siapkan, berapa persen anggarannya dipotong,” tambahnya.

Artikel Terkait

Terpopuler

Artikel Terbaru