SulawesiPos.com – Pemerintah Indonesia terus memantau kondisi warga negara Indonesia (WNI), termasuk pekerja migran Indonesia (PMI), yang berada di kawasan Timur Tengah.
Langkah ini dilakukan menyusul meningkatnya eskalasi konflik antara Iran dengan Amerika Serikat dan Israel.
Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar mengatakan pemerintah bahkan telah menyiapkan opsi evakuasi bagi WNI jika situasi keamanan memburuk.
“PMI di Timur Tengah terus dipantau, bahkan Presiden turun tangan sendiri kemarin menginventarisasi berapa warga negara kita di Timur Tengah,” ujar Muhaimin di Jakarta, Minggu (8/3/2026).
Muhaimin menjelaskan bahwa pemerintah telah melakukan koordinasi lintas kementerian untuk memantau situasi tersebut.
Deputi Bidang Koordinasi Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Perlindungan Pekerja Migran telah bekerja sama dengan Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia dan Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia.
Koordinasi tersebut bertujuan untuk memastikan keberadaan PMI di luar negeri dapat terdata dengan baik sekaligus menyiapkan langkah alternatif jika krisis semakin meluas.
Dalam kesempatan tersebut, Muhaimin juga menyinggung keterlibatan Indonesia dalam Board of Peace, sebuah inisiatif diplomasi yang disebut digagas oleh Presiden AS Donald Trump.
Menurutnya, langkah diplomasi yang dilakukan Presiden Prabowo Subianto bertujuan membuka akses lebih luas agar bantuan kemanusiaan Indonesia bisa masuk ke Gaza.
Ia menyebut bantuan yang dikirim ke wilayah tersebut sering kali tidak sepenuhnya sampai kepada masyarakat yang membutuhkan.
“Ada indikasi bantuan Indonesia yang masuk itu tidak sampai 30 persen dari total keseluruhan yang dikirim,” katanya.
Karena itu, pemerintah berupaya membuka berbagai jalur diplomasi agar bantuan dapat disalurkan secara lebih efektif.
Langkah tersebut dilakukan melalui berbagai pendekatan, mulai dari kerja sama bilateral, multilateral, hingga kunjungan kenegaraan.
Muhaimin menegaskan bahwa diplomasi ini tidak hanya bertujuan untuk membantu masyarakat di Gaza, tetapi juga untuk menjaga kepentingan nasional Indonesia.
Menurut Muhaimin, berbagai langkah diplomasi yang diambil pemerintah juga mempertimbangkan stabilitas ekonomi nasional.
Pemerintah berupaya memastikan sektor industri dan perdagangan Indonesia tetap berjalan di tengah dinamika geopolitik global.
“Nomor satu adalah kepentingan nasional, sehingga industri kita tetap jalan dan ekspor kita tetap terjaga,” ujarnya.
