SulawesiPos.com – Anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, TB Hasanuddin, mendesak pemerintah meninjau ulang bahkan menghentikan keikutsertaan Indonesia dalam Board of Peace (BoP), sebuah inisiatif yang disebut dibentuk Presiden Amerika Serikat saat itu, Donald Trump.
Menurutnya, keterlibatan Indonesia dalam BoP berpotensi menggerus prinsip politik luar negeri bebas aktif yang selama ini menjadi pijakan diplomasi nasional.
“Indonesia sudah terlanjur masuk ke dalam BoP. Namun daripada berlarut-larut dan menimbulkan persoalan yang lebih besar, sebaiknya pemerintah segera mengambil langkah untuk keluar,” tegas Hasanuddin dalam keterangannya, Selasa (3/3).
Ia menilai posisi tersebut bisa memunculkan persepsi bahwa Indonesia berada dalam orbit kepentingan Amerika Serikat dan Israel, terutama di tengah memanasnya situasi kawasan Timur Tengah, termasuk konflik dengan Iran.
“Kita sudah dianggap sebagai pendukung kepentingan AS dan Israel yang menggunakan cara-cara kekerasan dalam menyelesaikan masalah,” tambahnya.
Netralitas dan Sikap Pemerintah
Hasanuddin menilai, sejak awal partisipasi Indonesia di BoP telah memunculkan tanda tanya terkait konsistensi amanat konstitusi untuk ikut menjaga perdamaian dunia.
Ia juga menyoroti belum adanya pernyataan tegas pemerintah yang mengutuk agresi militer di kawasan tersebut.
Sikap yang dinilai kurang jelas itu, menurutnya, dapat memperkuat anggapan bahwa Indonesia tidak sepenuhnya netral.
Ia mengingatkan, persepsi publik internasional, terutama dari rakyat Palestina, perlu menjadi perhatian serius.
Risiko Penolakan dan Beban Fiskal
Selain aspek diplomasi, Hasanuddin juga menyinggung bahwa perwakilan Hamas di Palestina sudah menyatakan penolakan terhadap keberadaan pasukan asing di Gaza, termasuk Pasukan Stabilisasi Internasional (ISF) BoP.
“Penolakan disebut telah muncul sejak dua pekan lalu ketika perwakilan Hamas secara terbuka menyatakan penolakan terhadap keberadaan pasukan asing di Gaza dan mengklaim telah berkomunikasi dengan pemerintah Indonesia,” tambahnya.
Dari sisi anggaran, ia mengingatkan bahwa partisipasi dalam misi tersebut memerlukan pembiayaan yang tidak kecil.
Di tengah tekanan fiskal dan ketidakpastian ekonomi global akibat konflik geopolitik, pemerintah diminta lebih selektif dalam menentukan prioritas belanja negara.
Lima Alasan Desak Mundur dari BoP
Hasanuddin merinci sedikitnya lima pertimbangan utama yang menurutnya mendesak pemerintah keluar dari BoP:
- Partisipasi Indonesia dianggap melukai mandat konstitusi untuk menjaga perdamaian dunia.
- Kurangnya ketegasan sikap pemerintah terhadap dinamika konflik global.
- Risiko terganggunya hubungan diplomatik dan solidaritas dengan Palestina.
- Beban fiskal akibat alokasi anggaran untuk misi ISF.
- Risiko Indonesia terjebak dalam kepentingan politik negara-negara tertentu yang justri dapat merugikan citra bangsa di masa mendatang.
