SulawesiPos.com – PT Agrinas Pangan Nusantara (Persero) menegaskan akan mematuhi keputusan pemerintah dan DPR terkait rencana impor mobil pikap dari India untuk operasional Koperasi Desa Merah Putih.
Direktur Utama Agrinas Pangan, Joao Angelo De Sousa Mota, menyatakan pihaknya siap mengikuti keputusan negara, termasuk jika impor tersebut resmi ditunda.
“Apapun keputusan negara, keputusan DPR, itu adalah suara rakyat dan wakil rakyat. Saya sebagai Direktur BUMN, saya akan taat, saya akan loyal dan saya akan manut apapun keputusan negara. Apabila itu memang untuk kepentingan rakyat,” ujarnya, Jumat (27/2).
Joao menegaskan, sebagai pimpinan BUMN, dirinya siap mengambil tanggung jawab penuh atas segala konsekuensi yang muncul dari keputusan tersebut.
Ia bahkan menyatakan siap menghadapi kemungkinan gugatan hukum dari pihak pemasok apabila impor benar-benar ditunda.
“Tanpa sedikitpun saya ragu-ragu, kalau seandainya saya harus nanti digugat atau nanti dipermasalahkan oleh pihak supplier, itulah tanggung jawab saya dan saya ambil tanggung jawab itu dan segala konsekuensinya akan saya tanggung,” katanya.
Terkait unit pikap yang dikabarkan telah tiba, Joao memastikan pihaknya tetap menunggu arahan resmi pemerintah dan DPR. Jika diputuskan tidak boleh digunakan, maka kendaraan tersebut tidak akan dioperasikan.
Sebelumnya, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad meminta pemerintah menunda rencana impor 105.000 unit mobil pikap dari India untuk koperasi desa Merah Putih.
Menurut Dasco, penundaan diperlukan karena Presiden Prabowo Subianto masih berada di luar negeri, sehingga pembahasan detail sebaiknya dilakukan setelah kepala negara kembali ke Tanah Air.
Ketua Harian Partai Gerindra itu juga meyakini presiden akan mempertimbangkan masukan dari pelaku usaha dalam negeri serta menghitung kesiapan industri otomotif nasional sebelum mengambil keputusan final.
Dengan adanya permintaan penundaan dari DPR, nasib rencana impor 105 ribu unit pikap kini menunggu pembahasan lanjutan di tingkat pemerintah bersama Presiden.
Sementara itu, Agrinas Pangan menegaskan posisinya sebagai pelaksana kebijakan yang akan tunduk sepenuhnya pada keputusan negara.
