SulawesiPos.com – Upaya memperkuat ketahanan pangan di Sulawesi Selatan mendapat dukungan dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).
Lembaga tersebut menyiapkan etalase khusus pekerjaan cetak sawah dalam sistem katalog elektronik guna mempercepat proses pengadaan dan realisasi program swasembada pangan di Sulawesi Selatan.
Dilansir dari Antara, Sekretaris Utama LKPP, Iwan Herniwan, menyampaikan langkah ini menjadi bagian dari strategi memperkuat sektor pertanian di Sulsel yang dikenal sebagai salah satu lumbung pangan nasional.
Selain cetak sawah, LKPP juga memberikan pendampingan dalam pengadaan benih padi serta komoditas perkebunan unggulan seperti kakao dan kopi.
Pernyataan tersebut disampaikan Iwan saat menjadi pembicara dalam kegiatan Ramadhan Leadership Camp di Asrama Haji Sudiang Makassar, Rabu (25/2/2026).
PBJP PDN Dukung Pertumbuhan Ekonomi Nasional
Dalam forum itu, ia juga menekankan bahwa pengadaan barang/jasa pemerintah (PBJP) adalah instrumen strategis untuk mendorong arah pembangunan nasional dan pencapaian visi Indonesia Emas 2045.
“Kontribusi strategis PBJP dalam mendukung visi Indonesia Emas 2045, menargetkan pendapatan per kapita setara negara maju sebesar USD 30.300, penurunan angka kemiskinan hingga 0,5-0,8 persen, serta peningkatan daya saing sumber daya manusia,” sebutnya.
Menurutnya, optimalisasi belanja negara memiliki efek berantai terhadap perekonomian.
Penggunaan produk dalam negeri (PDN) dan penguatan porsi usaha mikro, kecil, dan koperasi (UMKK) menjadi prioritas, sejalan dengan arahan Presiden untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi dan pemerataan kesejahteraan.
“Belanja PDN memiliki dampak ekonomi yang signifikan. Setiap Rp400 triliun belanja PDN mampu menyerap sekitar 2 juta tenaga kerja dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional hingga 1,5-1,8 persen,” katanya
Karena itu, minimal 40 persen pasar pengadaan pemerintah dicadangkan bagi pelaku usaha mikro dan kecil agar dampak belanja negara bisa dirasakan hingga ke tingkat daerah.
Ke depan, LKPP juga memfokuskan strategi pada digitalisasi sistem pengadaan, reformasi regulasi berbasis hasil, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta penguatan audit berbasis digital.
Melalui tata kelola pengadaan yang transparan, LKPP menilai belanja pemerintah dapat menjadi motor penggerak pembangunan, termasuk di Sulawesi Selatan.
