SulawesiPos.com – Indonesia secara resmi memulai perannya sebagai Presiden Dewan Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa tahun 2026 dengan memimpin High Level Segment (HLS) Sesi ke-61 di Jenewa, Swiss, Senin (23/2/2026).
Dalam forum tersebut, Menteri Luar Negeri RI, Sugiono, menyampaikan pernyataan nasional Indonesia yang menekankan sejumlah isu strategis global.
Dewan HAM PBB sendiri merupakan badan PBB yang memiliki mandat pemajuan dan perlindungan hak asasi manusia di tingkat global, dengan 47 negara anggota yang dipilih untuk masa jabatan tiga tahun.
Salah satu poin utama yang disampaikan Sugiono adalah komitmen Indonesia terhadap perjuangan rakyat Palestina.
“Indonesia menegaskan kembali dukungan yang tak tergoyahkan atas hak-hak mereka yang tidak dapat dirampas,” tegasnya.
Ia juga menyerukan penghentian segera kekerasan di Palestina serta mendesak agar akses kemanusiaan dapat diberikan secara cepat, penuh, aman, dan tanpa hambatan.
Menurutnya, dibutuhkan jalur kredibel menuju perdamaian yang adil dan berkelanjutan berdasarkan Solusi Dua Negara.
Muhammadiyah Kirim Surat ke Presiden, Minta Penundaan Keanggotaan Tetap di Board of Peace
“Menegakkan hukum humaniter internasional adalah kewajiban kolektif kita,” sambung Sugiono.
Selain isu Palestina, Sugiono menyampaikan keprihatinan atas konflik dan krisis kemanusiaan di berbagai kawasan, termasuk Myanmar.
Dalam kerangka Association of Southeast Asian Nations (ASEAN), Indonesia disebut tetap konsisten mendorong implementasi penuh dan efektif Konsensus Lima Poin ASEAN.
“Kami tetap berkomitmen untuk memperkuat Komisi Antarpemerintah ASEAN untuk Hak Asasi Manusia sebagai mekanisme untuk pemajuan dan pelindungan,” ujarnya.
Sugiono menekankan bahwa penyelesaian konflik harus dibangun melalui dialog yang tulus, keterlibatan konstruktif, serta pendekatan yang objektif dan saling menghormati.
Menurutnya, solusi berkelanjutan tidak bisa dipaksakan, melainkan harus dibangun atas dasar kepercayaan.
Indonesia telah enam kali menjadi anggota Dewan HAM PBB dan dua kali dipercaya sebagai Wakil Presiden, yakni pada 2009 dan 2024.
Sebelumnya, Indonesia juga pernah menjabat sebagai Ketua Komisi Hak Asasi Manusia PBB pada 2005.
Sebagai Presiden Dewan HAM PBB 2026, Indonesia akan memimpin seluruh sidang dan proses kerja sepanjang tahun secara objektif, inklusif, dan berimbang sesuai programme of work tahunan serta isu-isu HAM yang menjadi perhatian global.
