Bahlil Lahadalia menyatakan Golkar tidak keberatan dengan usulan KPK soal pembatasan masa jabatan ketua umum, namun menegaskan tiap partai punya mekanisme sendiri.
KPK mengungkap akar korupsi politik berasal dari sistem internal partai dan biaya politik tinggi, serta mendorong revisi regulasi dan pembatasan uang tunai untuk mencegah politik uang.
KPK mengusulkan reformasi besar pada partai politik, mulai dari sistem kaderisasi, kurikulum pendidikan politik, hingga transparansi keuangan untuk mencegah korupsi.
