Anggota Komisi VI DPR RI Rahmat Gobel menilai pernyataan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia terkait stok bahan bakar minyak (BBM) nasional yang disebut hanya cukup untuk 21 hari sebagai bentuk transparansi pemerintah ke publik.
Komisi VI DPR RI menyoroti pembahasan Agreement on Reciprocal Trade (ART) Indonesia–Amerika Serikat. DPR menekankan perlindungan UMKM, industri nasional, serta analisis dampak fiskal sebelum ratifikasi dilakukan.
Komisi VI DPR RI mempertanyakan impor 105 ribu kendaraan dari India senilai Rp24,66 triliun. Kebijakan tersebut dinilai berpotensi menekan industri otomotif nasional yang tengah lesu.
Anggota Komisi VI DPR RI, I Nengah Senantara menegaskan bahwa program hilirisasi pertambangan merupakan agenda strategis nasional yang tidak hanya berdampak pada peningkatan nilai tambah ekonomi, tetapi juga menyangkut kedaulatan bangsa.
Komisi VI DPR RI mengingatkan risiko monopoli dan persaingan tidak sehat di industri pupuk nasional. Selain menyoroti dominasi BUMN dan tekanan global, DPR juga menghimpun pandangan akademisi untuk memperkuat regulasi persaingan usaha.
Anggota Komisi VI DPR RI Herman Khaeron menegaskan pentingnya pemisahan aturan antara BUMN dan sektor swasta dalam revisi UU Larangan Praktik Monopoli. Menurutnya, BUMN memiliki misi negara yang tidak bisa disamakan dengan perusahaan swasta.
Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Eko Hendro Purnomo alias Eko Patrio, resmi kembali menjalankan tugasnya sebagai pimpinan komisi setelah menjalani masa penonaktifan selama empat bulan.
Komisi VI DPR RI melakukan evaluasi terhadap PT PLN (Persero) menyusul kegagalan sistem ketenagalistrikan massal yang melanda wilayah Sumatra akibat bencana hidrometeorologi.
