SulawesiPos.com – Pemerintah berencana membangun jembatan tambahan di kawasan Pasar Sentral Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan.
Proyek ini digagas untuk mengatasi kemacetan yang selama ini terjadi di jalur utama penghubung Makassar-Maros-Pangkep.
Balai Besar Pelaksana Jalan Nasional (BBPJN) Sulawesi Selatan telah menyiapkan anggaran sekitar Rp54,6 miliar untuk pembangunan duplikasi jembatan tersebut.
Wakil Bupati Maros, Andi Muetazim Mansyur, mengatakan saat ini proyek masih berada pada tahap pembebasan lahan.
Pemerintah daerah tengah melakukan komunikasi dengan masyarakat yang lahannya terdampak pembangunan.
Menurutnya, proses pembebasan lahan secara umum tidak mengalami kendala berarti. Namun pemerintah tetap melakukan pengukuran ulang untuk memastikan batas-batas lahan yang akan dibebaskan.
“Sebenarnya tidak ada menjadi kendala. Tinggal mau dibangun saja, komunikasi dengan masyarakat di situ, untuk memperjelas batas-batasnya,” ungkapnya, usai menghadiri rapat bersama BBPJN dan Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman, di Kantor Gubernur Sulsel, Senin (9/3/2026) dikutip dari JawaPos Group.
Muetazim menjelaskan, terdapat sembilan bidang tanah yang masuk dalam rencana pembebasan lahan untuk pembangunan jembatan baru tersebut.
Proyek untuk Atasi Kemacetan
Kepala BBPJN Sulawesi Selatan, Indra Cahya Kusuma, mengatakan pembangunan jembatan tambahan diperlukan karena kondisi jalan di kawasan tersebut sudah diperlebar.
“Karena jembatan sekarang masih dua lajur, dua arah sedangkan secara jalan itu sudah empat lajur, dua arah,” bebernya.
Perbedaan kapasitas tersebut menyebabkan terjadinya bottleneck atau penyempitan arus kendaraan di area jembatan.
Ia menambahkan proyek duplikasi jembatan akan memiliki panjang sekitar 103 meter dengan tiga bentang serta tambahan dua pilar penyangga.
“Ada tiga bentang, panjangnya 103 meter. Terdiri dari 3 bentang, tambahan 2 pilar, jembatan gunakan konstruksi PCU Beton,” tambahnya.
Target Pembangunan Mulai Tahun Ini
BBPJN Sulsel menargetkan pembangunan fisik jembatan dapat dimulai dalam waktu dekat.
Saat ini pemerintah pusat telah menyiapkan anggaran awal sekitar Rp10 miliar untuk memulai pekerjaan.
Proyek ini direncanakan menggunakan skema tahun jamak dengan waktu pengerjaan sekitar 15 bulan.
Pemerintah berharap proses pembebasan lahan dapat dipercepat sehingga pembangunan bisa dimulai pada akhir April atau awal Mei 2026.
“Arahan Pak Gubernur sambil paralel pembebasan lahan, proses barang dan jasa sehingga diharapkan akhir April atau awal Mei sudah mulai fisiknya,” ungkapnya.
Pemprov Siapkan Dana Pembebasan Lahan
Sementara itu, Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman mengatakan pemerintah provinsi telah menyiapkan skema bantuan keuangan untuk mendukung pembebasan lahan proyek tersebut.
Dana pembebasan lahan yang disiapkan Pemprov Sulsel mencapai sekitar Rp8 miliar dan akan disalurkan melalui Pemerintah Kabupaten Maros.
Menurut Andi Sudirman, anggaran untuk pembebasan lahan sebenarnya sudah disiapkan pada tahun sebelumnya, namun belum berhasil dibebaskan sehingga kembali dialokasikan pada tahun ini.
“Kita mau lakukan pengerjaan konstruksi jembatan di Maros, ini dalam rangka koordinasi, karena anggarannya sudah ada tahun ini dari Balai, maka diperlukan skema-skema pembebasan lahan,” pungkasnya.
