“Kalau infrastruktur tidak maksimal, yang rugi tentu masyarakat. Kasihan mereka. Oleh karena itu, kalau untuk wilayah dataran tinggi tidak ada kepedulian dari pemerintah daerah, maka wajar jika masyarakat merasa dianaktirikan,” tegasnya.
Yusuf menilai, pemekaran wilayah dapat menjadi salah satu solusi untuk mempercepat pembangunan dan memperpendek rentang kendali pemerintahan.
Dengan wilayah yang lebih kecil, pelayanan publik dinilai bisa berjalan lebih efektif.
Meski demikian, ia menekankan bahwa pemekaran daerah tetap harus melalui kajian menyeluruh.
Menurutnya, tidak semua daerah hasil pemekaran berhasil, namun potensi wilayah dataran tinggi Gowa dinilai cukup kuat untuk dikembangkan secara mandiri.
Selain sektor pertanian, Yusuf juga menyoroti potensi pertambangan yang mulai muncul di wilayah dataran tinggi.
Jika dikelola dengan baik dan melibatkan pemerintah daerah, sektor tersebut berpeluang menjadi sumber pendapatan asli daerah (PAD).
“Kalau pemerintah daerah ikut campur dan mengelola dengan baik, itu bisa menjadi sumber PAD, bukan hanya bergantung pada hasil pertanian,” jelasnya.
Ia bahkan membandingkan karakteristik wilayah dataran tinggi Gowa dengan beberapa daerah di Pulau Jawa, seperti Bandung Barat, yang dinilai berhasil berkembang setelah pemekaran wilayah.
Lebih jauh, Yusuf menyinggung keluhan masyarakat terkait kondisi infrastruktur jalan yang kerap viral di media sosial.
