SulawesiPos.com – Ketegangan geopolitik di Timur Tengah menjadi titik awal munculnya kembali wacana bekerja dari rumah atau work from home (WFH) di Indonesia.
Konflik yang melibatkan Iran, Israel, dan Amerika Serikat dinilai berpotensi mengganggu jalur distribusi energi global, termasuk Selat Hormuz yang menjadi jalur vital pasokan minyak dunia.
Dalam situasi tersebut, Presiden Prabowo Subianto mulai mengingatkan jajarannya untuk tidak terlena dengan kondisi energi domestik.
Ia menekankan pentingnya langkah antisipatif sejak dini.
“Kita tidak bisa mengatakan bahwa apa pun terjadi kita aman, tapi tidak ada upaya untuk mengurangi konsumsi BBM,” ungkap Prabowo.
Pernyataan itu disampaikan dalam Sidang Kabinet pada 13 Maret 2026, yang menjadi titik awal pembahasan serius terkait efisiensi energi nasional.
WFH Kembali Muncul sebagai Opsi
Dalam rapat tersebut, Prabowo secara terbuka mengusulkan agar pemerintah mengkaji kembali kebijakan WFH, mengingat keberhasilannya saat pandemi Covid-19.
“Ini saya minta dibicarakan oleh menko-menko ya. Dalam beberapa hari ini kita lihat, kita pikirkan. Dulu kita sukses atasi Covid, kita berhasil, dan kita mampu, banyak bekerja dari rumah,” kata Prabowo Subianto dalam sidang kabinet.
Menurutnya, pengurangan mobilitas pekerja dapat berdampak langsung pada konsumsi bahan bakar.
“Kita bisa menghemat BBM dalam jumlah yang sangat besar,” tegasnya.
Gagasan ini kemudian berkembang menjadi bagian dari strategi efisiensi energi yang lebih luas, yang mulai dibahas lintas kementerian.
Memasuki pertengahan Maret, pemerintah mulai mematangkan langkah konkret.
Dalam rapat terbatas pada 19 Maret 2026, Presiden menekankan perlunya strategi yang lebih terarah dan tidak bersifat umum.
“Presiden membahas langkah-langkah strategis terkait rencana penghematan energi di berbagai sektor sebagai antisipasi atas dinamika politik di kawasan Timur Tengah yang dapat mempengaruhi stabilitas pasokan dan harga energi global,” tulis Teddy dalam unggahan akun media sosial resmi Sekretariat Kabinet.
Alih-alih kebijakan menyeluruh, pemerintah memilih pendekatan sektoral agar tidak mengganggu aktivitas ekonomi.
“Presiden menginstruksikan agar efisiensi difokuskan pada beberapa sektor spesifik guna menjaga stabilitas dan ketahanan energi dalam negeri,” lanjut Teddy.
Dalam konteks ini, WFH mulai diposisikan sebagai salah satu instrumen utama untuk menekan konsumsi BBM, terutama dari sektor transportasi harian.
Sejumlah menteri kemudian memberikan pandangan sekaligus merumuskan teknis pelaksanaan kebijakan ini.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyebut bahwa skema WFH tidak hanya menyasar aparatur sipil negara (ASN), tetapi juga diharapkan melibatkan sektor swasta dan pemerintah daerah.
“Teknisnya sedang akan disiapkan, karena ini diharapkan juga tidak hanya ASN, tetapi juga swasta, dan juga pemda-pemda. Nah, ini semuanya kita sedang siapkan lagi, nanti sesudah konsepnya matang, kita akan segera informasikan ke publik lebih detail,” ujar Airlangga.
Ia juga menegaskan bahwa kebijakan ini merupakan respons langsung terhadap lonjakan harga minyak dunia.
“Dengan tingginya harga minyak, maka perlu efisiensi daripada waktu kerja. Di mana akan dibuka fleksibilitas untuk work from home, dalam satu hari dalam lima hari kerja,” ujar Airlangga.
Dari sisi fiskal, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan potensi dampak signifikan dari kebijakan ini.
“Ada hitungan kasar sekali, bukan saya yang hitung. Kasar lah, saya lupa berapa, tapi sekitar seperlimanya, 20 persen (dari total konsumsi BBM),” kata Purbaya.
Meski demikian, ia mengingatkan bahwa tidak semua sektor bisa menerapkan WFH.
“Kadang kalau kita lihat Anda-Anda kan, kalau WFH pasti kabur tuh. Ke mana gitu, nanti dicari sama bosnya lari,” ujarnya.
Koordinasi Lintas Kementerian dan Kesepakatan Awal
Pembahasan WFH kemudian berlanjut dalam rapat lintas kementerian yang berlangsung selama beberapa jam.
Sejumlah menteri koordinator dan menteri teknis terlibat dalam merumuskan kebijakan tersebut.
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyebut bahwa kesepakatan awal telah dicapai, meski belum diumumkan secara resmi ke publik.
“Udah rapat kemarin, rapat hampir 3 atau 4 jam. Ya, tapi kita sepakat untuk satu suara berarti yang menyampaikan, ya saya nggak tahu siapa, (rapat) di Istana. Apakah Pak Menko PMK, apakah Menko Ekonomi, ataukah nanti oleh Pak Mensesneg (yang mengumumkan). Jadi, kita hanya memberikan masukan-masukan saja, tapi saya nggak berwenang untuk menyampaikan ke publik,” kata Tito.
Ia juga menegaskan bahwa kebijakan ini bukan hal baru bagi pemerintah, mengingat pengalaman saat pandemi.
“Nggak masalah kalau saya. Saya yakin nggak akan masalah, karena ini bukan pengalaman pertama ini. Ini pada waktu jaman COVID itu kan WFH bahkan sempat hanya WFO-nya hanya 25%. Kemendagri itu 25%, WFO jalan juga. Jadi, bukan sesuatu yang baru, kita punya pengalaman,” katanya.
Berlaku Usai Lebaran
Setelah melalui rangkaian pembahasan, kebijakan WFH satu hari dalam sepekan akhirnya mengerucut dan hampir diputuskan.
“Udah diputuskan, nanti diumumkan, (tapi) bukan saya yang ngumumkan… nanti Pak Menko,” ujar Purbaya.
Pemerintah merencanakan implementasi kebijakan ini dimulai setelah Hari Raya Idul Fitri 2026. Skema awal yang disiapkan adalah satu hari WFH dalam lima hari kerja, dengan kemungkinan hari Jumat sebagai opsi utama.
“WFH akan didetailkan. Tetapi, sesudah lebaran kita akan berlakukan,” ujar Airlangga.
Namun, kebijakan ini tetap bersifat fleksibel dan tidak berlaku untuk seluruh sektor, terutama layanan publik yang harus tetap berjalan normal.
Di balik tujuan utama mengurangi konsumsi BBM, kebijakan WFH juga dipandang memiliki dampak ekonomi yang lebih luas. Pengurangan biaya perjalanan dinilai dapat meningkatkan daya beli masyarakat, sekaligus mendorong aktivitas ekonomi di sektor lain.
“Ekonomi aktifnya naik, bisnis naik cepat, konsumsi naik. Kalau ekonomi yang betul, didorong di sini, yang di sana gerak semua,” tambah Purbaya.
