SulawesiPos.com – Anggota Komisi X DPR RI sekaligus Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat, menegaskan pentingnya penguatan literasi masyarakat sebagai fondasi menghadapi tantangan kehidupan berbangsa.
Menurutnya, literasi di era digital tidak lagi sebatas kemampuan membaca, tetapi juga mencakup kemampuan berpikir kritis dalam menyaring informasi.
“Tantangan literasi saat ini sangat berat. Masyarakat harus mampu berpikir kritis di tengah derasnya arus informasi,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Kamis (26/3/2026).
Data Tes Kemampuan Akademik (TKA) 2025 yang dirilis Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah menunjukkan bahwa kemampuan literasi siswa masih perlu ditingkatkan.
Capaian pemahaman tekstual tercatat 49,21 persen, pemahaman inferensial 43,21 persen, serta kemampuan evaluatif dan apresiatif sebesar 45,32 persen.
Lestari, yang akrab disapa Rerie, menilai angka tersebut menunjukkan lebih dari separuh peserta didik belum memiliki fondasi literasi yang kuat.
“Ini bukan sekadar persoalan angka, tetapi ancaman nyata bagi daya saing dan kedaulatan bangsa,” tegasnya.
Rerie mengungkapkan berbagai hambatan dalam meningkatkan literasi nasional, mulai dari kesenjangan antarwilayah hingga faktor budaya.
Beberapa tantangan utama antara lain dominasi budaya lisan dibandingkan budaya tulis, harga buku yang relatif mahal, serta minimnya dukungan dari lingkungan keluarga.
Dorong Akses Buku dan Pemerataan Guru
Sebagai solusi, DPR mendorong peningkatan akses terhadap buku berkualitas melalui penguatan perpustakaan dan penghapusan pajak buku, termasuk PPN dan pajak bahan baku kertas.
Selain itu, revisi regulasi perbukuan juga tengah didorong untuk mendukung peningkatan literasi nasional.
Di sisi lain, Lestari menekankan pentingnya pemerataan distribusi guru berkualitas di seluruh daerah.
“Guru adalah panglima literasi di lapangan. Tidak cukup hanya menempatkan guru, tetapi juga harus memastikan dukungan dan insentif yang layak,” ujarnya.
Literasi Harus Jadi Gerakan Nasional
Lebih lanjut, ia mendorong agar literasi dijadikan sebagai gerakan nasional yang terukur melalui kolaborasi antara pemerintah pusat, daerah, dan masyarakat.
“Literasi adalah fondasi kedaulatan bangsa. Jika generasi penerus tidak mampu menelaah informasi dengan baik, hal itu berpotensi menggerus kedaulatan Ibu Pertiwi,” pungkasnya.
