SulawesiPos.com – Anggota Komisi II DPR RI, Ali Ahmad, merespons wacana pemotongan gaji menteri dan pejabat negara yang tengah dikaji pemerintah.
Ia menilai langkah tersebut patut dipandang sebagai sinyal moral dari pemerintah, khususnya di tengah ketidakpastian global akibat konflik Timur Tengah.
“Ketika rakyat diminta bersiap menghadapi dampak ekonomi, para pejabat juga perlu menunjukkan kesiapan berkorban,” ujarnya.
Menurut Ali, pemotongan gaji pejabat memang memiliki nilai simbolik yang kuat, tetapi dampaknya terhadap anggaran negara relatif kecil.
Karena itu, kebijakan ini sebaiknya tidak dijadikan instrumen utama dalam menghadapi tekanan ekonomi.
Ia menegaskan bahwa langkah tersebut lebih tepat dimaknai sebagai pesan kepemimpinan, bukan solusi fiskal.
Dorong Disiplin Fiskal Nasional
Ali juga mengingatkan bahwa konflik geopolitik di Timur Tengah berpotensi memicu kenaikan harga energi dan gangguan rantai pasok global.
Untuk itu, ia mendorong agar wacana penghematan diperluas menjadi gerakan disiplin fiskal nasional.
“Wacana penghematan harus diperluas menjadi gerakan disiplin fiskal nasional, mulai dari efisiensi belanja kementerian hingga pengendalian pemborosan anggaran,” tegasnya.
Prioritaskan Perlindungan Masyarakat
Lebih lanjut, Ali menekankan bahwa kebijakan fiskal harus tetap berorientasi pada perlindungan masyarakat.
Kelompok rentan, UMKM, dan sektor produktif dinilai harus menjadi prioritas dalam menghadapi gejolak ekonomi global.
Ia juga menyoroti pentingnya transparansi komunikasi agar kebijakan tersebut dapat dipahami sebagai bentuk solidaritas nasional.
