SulawesiPos.com – Dewan Pengurus Pusat Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) mengecam keras tindakan militer yang dilakukan Amerika Serikat bersama Israel terhadap Pemimpin Tertinggi Iran, Ali Khamenei.
PKB menilai serangan tersebut sebagai bentuk pembunuhan politik melalui operasi militer terhadap kepala negara berdaulat, tindakan yang dinilai bertentangan dengan hukum internasional dan norma kemanusiaan.
Ketua DPP PKB Bidang Kerja Sama Luar Negeri, Luluk Nur Hamidah menyatakan bahwa jika praktik semacam ini dibiarkan tanpa konsekuensi tegas, tatanan global berisiko dikendalikan oleh kekuatan militer, bukan supremasi hukum.
“Preseden ini berbahaya. Hari ini Iran menjadi target, esok bukan tidak mungkin negara lain mengalami hal serupa,” ujarnya.
PKB memandang eskalasi konflik tidak terlepas dari lemahnya konsistensi komunitas global dalam menegakkan keadilan, termasuk atas berbagai pelanggaran kemanusiaan sebelumnya di Palestina.
Karena itu, PKB menyerukan agar PBB dan komunitas internasional melakukan penyelidikan independen dan transparan atas serangan AS–Israel terhadap Iran.
Mereka juga meminta agar sanksi dijatuhkan tanpa standar ganda kepada pihak mana pun yang melanggar hukum internasional.
Selain itu, PKB mendorong deeskalasi segera, pembukaan jalur diplomasi, serta perlindungan maksimal bagi warga sipil yang terdampak konflik di Timur Tengah.
Kronologi eskalasi dan sikap Indonesia
Rangkaian peristiwa bermula pada 28 Februari 2026 ketika Israel melancarkan serangan ke Teheran dan sejumlah wilayah Iran.
Presiden Amerika Serikat, Donald Trump kemudian menyatakan militer AS memulai operasi tempur besar-besaran di Iran, termasuk serangan roket ke area dekat kediaman Khamenei.
Iran membalas dengan serangan ke wilayah Israel serta sejumlah target di kawasan, termasuk di Qatar, Uni Emirat Arab, dan Bahrain.
Namun, Sekretaris Dewan Keamanan Nasional Tertinggi Iran, Ali Larijani, menegaskan bahwa Iran hanya menargetkan pangkalan militer AS, bukan negara tetangga.
Pada 1 Maret 2026, pemerintah Iran mengonfirmasi wafatnya Khamenei dan menetapkan masa berkabung nasional selama 40 hari.
Sesuai konstitusi, Majelis Ahli dijadwalkan bersidang untuk memilih Pemimpin Tertinggi yang baru.
Di tengah eskalasi, Kementerian Luar Negeri RI menyatakan Presiden Prabowo Subianto siap bertolak ke Iran guna memfasilitasi dialog demi menciptakan kembali stabilitas kawasan.
PKB menyatakan solidaritas terhadap rakyat Iran serta berharap komunitas internasional menunjukkan keberanian moral dalam menegakkan keadilan dan perdamaian.
Menurut PKB, ketidakadilan global yang dibiarkan hari ini berpotensi melahirkan spiral konflik berkepanjangan di masa depan.
