SulawesiPos.com – Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Said Abdullah meminta rencana PT Agrinas Pangan Nusantara mengimpor 105.000 mobil niaga dari India dibatalkan.
Menurutnya, kebijakan tersebut bertentangan dengan arah pembangunan ekonomi nasional yang ditekankan Presiden Prabowo Subianto, yakni memperkuat ekonomi domestik melalui berbagai program strategis berbasis desa dan produksi dalam negeri.
“Program prioritas seperti makan bergizi gratis dan penguatan ekonomi pedesaan ditujukan untuk menggerakkan produksi dari desa. Arsitektur ekonomi ini seharusnya dipahami utuh, termasuk oleh BUMN,” ujar Said dalam keterangan tertulis di Jakarta, Rabu (25/2/2026).
Said menjelaskan, peningkatan permintaan pangan melalui program pemerintah seharusnya diimbangi dengan peningkatan produktivitas sektor hulu oleh Kementerian Pertanian.
Dengan demikian, perputaran ekonomi di desa meningkat dan ketergantungan terhadap impor bisa ditekan.
Namun, rencana impor kendaraan niaga dalam jumlah besar justru dinilai menunjukkan arah yang berlawanan dengan semangat tersebut.
Ia menyoroti sektor manufaktur nasional yang selama ini tumbuh lebih rendah dibandingkan Produk Domestik Bruto (PDB), padahal sektor ini memegang peran penting dalam hilirisasi sumber daya alam serta penyerapan tenaga kerja.
“Lebih dari satu juta sarjana kita menganggur. Industri manufaktur semestinya menjadi tumpuan serapan tenaga kerja,” kata politisi Fraksi PDI Perjuangan itu.
Said juga mengutip perhitungan lembaga riset Celios yang menyebut rencana impor tersebut berpotensi menggerus PDB hingga Rp39,29 triliun.
Selain itu, kebijakan tersebut diperkirakan dapat:
- Menurunkan pendapatan masyarakat sekitar Rp39 triliun
- Memangkas surplus industri otomotif sebesar Rp21,67 triliun
- Mengurangi pendapatan tenaga kerja dalam rantai pasok hingga Rp17,39 triliun
- Menekan penerimaan pajak bersih sekitar Rp240 miliar
Ia mempertanyakan mengapa perusahaan pelat merah tidak menggandeng produsen kendaraan dalam negeri. Menurutnya, pengadaan 105.000 unit mobil niaga hampir setara dengan total produksi mobil niaga nasional selama satu tahun dan dapat menjadi stimulus signifikan bagi industri otomotif domestik.
“Bayangkan jika pengadaan dilakukan di dalam negeri. Industri otomotif akan bangkit, menyerap tenaga kerja, dan menimbulkan efek berantai ekonomi,” ujarnya.
Said menegaskan bahwa pertimbangan harga murah dari impor belum tentu lebih efisien dalam jangka panjang.
Ia menilai aspek layanan purnajual, ketersediaan suku cadang, serta jaringan bengkel juga harus diperhitungkan.
“Efisiensi bukan hanya soal harga awal. Harus dilihat manfaat ekonominya bagi industri nasional,” tegasnya.
Ia menambahkan, penggunaan dana APBN yang bersifat multiyears seharusnya memberikan nilai tambah ekonomi yang luas bagi masyarakat dan industri dalam negeri.
Karena itu, Said meminta agar rencana impor kendaraan niaga tersebut tidak hanya dikaji ulang, tetapi dibatalkan.
“Saya sangat menyayangkan uang APBN dibelanjakan tetapi tidak memberi nilai tambah ekonomi di dalam negeri. Langkah ini sebaiknya dibatalkan,” pungkasnya.
