“Saudara-saudara kita di perbatasan itu lebih tertarik belanja kebutuhan pokok ke negara tetangga karena harganya lebih murah dibanding negara kita,” ungkapnya usai pertemuan dengan Wamendagri dan Gubernur Papua di Kantor Gubernur Papua.
Karena itu, ia menilai negara harus hadir secara nyata melalui kebijakan ekonomi yang berpihak pada masyarakat perbatasan.
Salah satu opsi yang diusulkan ialah pemberian subsidi kebutuhan dasar.
“Negara harus hadir. Mungkin sebelum pertemuan ekonomi seperti yang didambakan Pak Prabowo, itu dilakukan subsidi agar kebutuhan pangan masyarakat tidak merasa terbebani,” kata politisi Fraksi Golkar tersebut.
Lebih jauh, Taufan menilai lemahnya pengelolaan perbatasan juga disebabkan belum solidnya keterlibatan kementerian dan lembaga terkait.
Ia menegaskan, persoalan perbatasan merupakan isu lintas sektor yang membutuhkan sinergi nasional.
“Kalau kita punya komitmen kuat, semua kementerian dan lembaga harus terlibat dan menyatu. Kalau hanya beberapa saja, hasilnya ada, tapi tidak sesuai ekspektasi kita,” jelas legislator dapil Sulsel II itu.
Ia juga membandingkan pengelolaan perbatasan Indonesia dengan negara lain seperti Singapura dan Malaysia yang dinilai lebih maju dan terintegrasi, baik dari sisi teknologi pengamanan maupun kesejahteraan masyarakatnya.
“Singapura sudah punya alat sensor gerak, ada pergerakan sedikit saja langsung terdeteksi. Malaysia juga rutin menjaga perbatasannya dan itu berbanding lurus dengan kesejahteraan masyarakatnya,” paparnya.
Taufan menegaskan Indonesia seharusnya mampu menerapkan pengelolaan serupa apabila memiliki keseriusan dan komitmen politik yang kuat.
