Overview
- Taufan Pawe menilai pengelolaan perbatasan perlu ditangani lintas komisi melalui Pansus DPR.
- Minimnya pelibatan masyarakat dan mahalnya harga kebutuhan jadi sorotan.
- Negara diminta hadir lewat subsidi dan sinergi kementerian-lembaga.
SulawesiPos.com – Anggota Komisi II DPR RI Taufan Pawe mendorong pembentukan Panitia Khusus (Pansus) lintas komisi untuk menangani persoalan pengelolaan wilayah perbatasan negara secara lebih komprehensif.
Usulan tersebut disampaikannya usai mengikuti kunjungan kerja spesifik Panja Perbatasan Negara Komisi II DPR RI di Jayapura, Papua, Rabu (4/2/2026).
Menurut Taufan, kompleksitas persoalan perbatasan tidak bisa ditangani hanya oleh satu komisi melalui Panitia Kerja (Panja).
Ia menilai diperlukan forum lintas komisi agar pembahasan dan kebijakan yang dihasilkan lebih terintegrasi.
“Idealnya persoalan pengelolaan perbatasan kita ini harus ditangani oleh lintas komisi dalam bentuk Pansus. Kalau Panja yang hanya Komisi II, jujur saja sangat kewalahan,” ujarnya.
Ia menyoroti bahwa salah satu persoalan mendasar di wilayah perbatasan adalah minimnya pelibatan masyarakat lokal.
Padahal, warga setempat dinilai paling memahami kondisi sosial, ekonomi, dan geografis kawasan perbatasan.
“Yang paling mendasar menurut saya adalah daerah perbatasan yang begitu panjang bentangannya semestinya ada pelibatan masyarakat. Tapi ini yang saya lihat masih minim sekali,” tegasnya.
Temuan di Lapangan
Di lapangan, Taufan menemukan fakta bahwa masyarakat perbatasan justru lebih bergantung pada negara tetangga untuk memenuhi kebutuhan pokok.
Hal itu dipicu selisih harga barang yang jauh lebih murah di negara seberang dibandingkan di wilayah Indonesia.
