Presiden, kata Arifki, bisa saja memilih langkah minimal dengan hanya mengisi jabatan wakil menteri yang kosong.
Namun, jika terdapat sektor lain yang dinilai perlu diperkuat, perombakan kabinet menjadi opsi yang masuk akal.
“Ini momentum yang sering disebut sekalian berbenah. Presiden bisa memanfaatkan satu kursi kosong untuk menata ulang lebih dari satu pos,” ujarnya.
Arifki menambahkan, memasuki tahun 2026, dinamika reshuffle menjadi semakin sensitif karena kabinet mulai memasuki fase pembuktian kinerja.
Pada tahap ini, ruang toleransi terhadap kinerja yang dianggap belum optimal cenderung menyempit.
“Di tahun pembuktian, satu persoalan jarang diperlakukan sebagai masalah tunggal. Biasanya dibaca sebagai bagian dari gambaran besar,” tuturnya.
Meski demikian, ia kembali menegaskan bahwa reshuffle tetap sepenuhnya berada di tangan presiden.
Namun, kosongnya kursi Wakil Menteri Keuangan dinilai cukup untuk memanaskan suhu politik di internal kabinet.
“Yang jelas, kursi kosong Wamenkeu sudah cukup menggoyang radar politik. Dari situ, tafsir reshuffle ke menteri lain menjadi wajar,” pungkasnya.(ega)
