Ia juga mengangkat sejumlah pertanyaan mendasar, mulai dari arah penyelesaian konflik, absennya jaminan menuju solusi dua negara, mekanisme pengambilan keputusan jika terjadi perbedaan pandangan antaranggota, hingga sikap Dewan jika gencatan senjata kembali dilanggar.
Sorotan berikutnya diarahkan pada rencana biaya keanggotaan permanen Dewan Perdamaian yang disebut mencapai USD 1 miliar.
Skema ini dinilai berpotensi menciptakan kesan elitis dan transaksional, sehingga memerlukan pertimbangan yang sangat matang dari pemerintah Indonesia.
Dino turut menekankan pentingnya kejelasan posisi Dewan Perdamaian dalam tatanan global, khususnya hubungannya dengan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).
Ia mengingatkan agar keterlibatan Indonesia tidak justru menimbulkan tumpang tindih peran atau melemahkan mekanisme multilateral yang telah ada.
Menutup pandangannya, Dino menegaskan bahwa keputusan strategis semacam ini harus disertai penjelasan terbuka kepada publik, mengingat dampaknya terhadap arah kebijakan luar negeri Indonesia ke depan.
