Overview:
- Anggota Komisi II DPR RI, Taufan Pawe tekankan kehadiran negara di perbatasan harus dirasakan dari segala aspek, termasuk ekonomi.
- Ia meminta Kementerian Dalam Negeri menyajikan peta jalan (roadmap) kondisi fiskal dan angka inflasi di perbatasan secara transparan.
- Selain aspek logistik, Taufan Pawe mendorong Kementerian ATR/BPN untuk menjalankan program Pendaftaran Tanah Sistematis.
SulawesiPos.com – Anggota Komisi II DPR RI, Taufan Pawe, menegaskan bahwa kehadiran negara di kawasan perbatasan Indonesia harus dirasakan secara nyata melalui aspek ekonomi, bukan sekadar simbol kedaulatan atau pembangunan fisik.
Dalam Rapat Panitia Kerja (Panja) Perbatasan Wilayah Negara di Senayan, Rabu (21/1/2026), Taufan mendesak pemerintah memastikan masyarakat perbatasan tidak lagi bergantung pada kebutuhan pokok dari negara tetangga.
Menurutnya, indikator utama keberhasilan pengelolaan perbatasan adalah tersedianya harga pangan yang terjangkau bagi warga di beranda depan NKRI tersebut.
“Kalau kita berbicara perbatasan wilayah negara, jangan semata-mata hanya berbicara simbol kedaulatan. Kata kuncinya negara harus hadir. Bagaimana saudara-saudara kita di perbatasan itu tidak merasakan kebutuhan pokok yang mahal,” ujar Taufan Pawe.
Politisi Partai Golkar ini mendorong pemerintah segera menyusun skema subsidi logistik dan kebijakan harga khusus pangan di wilayah perbatasan.
Taufan juga menyoroti peran Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) yang membutuhkan penguatan mandat, terutama dalam dukungan anggaran dan koordinasi lintas kementerian.
Ia meminta Kementerian Dalam Negeri menyajikan peta jalan (roadmap) kondisi fiskal dan angka inflasi di perbatasan secara transparan.
“Saya menganggap yang dibutuhkan adalah tata kelola pemerintahan dengan perkuatan fiskal. Perkuat mandat BNPP sebagai koordinator utama, khususnya dukungan fiskal yang memadai,” tambahnya.
Selain aspek logistik, Taufan Pawe mendorong Kementerian ATR/BPN untuk menjalankan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) secara afirmatif di wilayah perbatasan.
Langkah sertifikasi tanah dinilai sangat krusial agar masyarakat setempat memiliki aset hukum yang bisa digunakan untuk mengakses kredit usaha.
