DPR RI melalui Komisi X berjanji akan melakukan pengawasan ketat melalui rapat-rapat kerja dengan kementerian terkait.
Transparansi dalam proses seleksi dan penyaluran dana akan menjadi fokus utama untuk memastikan tidak ada praktik titipan dalam pendanaan riset.
Legislator PKS ini juga menekankan bahwa anggaran Rp12 triliun tersebut harus benar-benar digunakan untuk kegiatan substantif penelitian.
Ia tidak ingin dana tersebut habis hanya untuk urusan rapat koordinasi atau perjalanan dinas para birokrat di pusat tanpa hasil inovasi yang nyata.
