Fikri khawatir jika standar riset hanya dipatok pada norma internasional yang kaku tanpa ada pendampingan, maka kampus di luar Jawa akan semakin tertinggal.
Inklusivitas harus menjadi napas baru dalam manajemen riset nasional agar tidak terjadi ketimpangan intelektual antarwilayah.
Menurut legislator dari dapil Jawa Tengah IX ini, riset yang berkualitas tidak selalu harus berbiaya mahal di laboratorium canggih.
Banyak riset sosial dan pengembangan teknologi terapan di daerah yang sangat butuh pendanaan namun sering kali dianggap tidak memenuhi standar kompetisi elit.
Kenaikan anggaran hingga Rp12 triliun ini seharusnya mampu membiayai lebih banyak peneliti di akar rumput.
Harapannya, solusi-solusi praktis atas permasalahan di daerah, seperti pertanian dan kelautan, bisa lahir dari kampus-kampus setempat yang didanai secara layak oleh negara.
DPR juga mendorong pemerintah untuk meninjau kembali persyaratan administrasi yang sering kali memberatkan peneliti dari institusi kecil.
Fikri menyarankan adanya alokasi khusus atau kuota bagi wilayah-wilayah tertentu yang selama ini minim prestasi riset nasional.
Hal ini bukan bertujuan untuk menurunkan standar, melainkan sebagai bentuk afirmasi untuk menstimulasi gairah akademik di daerah tersebut.
Tanpa adanya pemerataan, pembangunan berbasis bukti (evidence-based) yang dicita-citakan pemerintah hanya akan bersifat Jakarta-sentris.
