Guru Dikeroyok Siswa di Jambi, Politisi Nasdem Sebut Ini Tamparan Keras dan Krisis Adab yang Parah

Overview:

• Kasus pengeroyokan guru di Jambi dinilai sebagai bukti nyata krisis adab dan karakter siswa yang sudah pada tahap parah.
• DPR menegaskan insiden ini bukan kegagalan kebijakan tertentu, melainkan masalah implementasi komunikasi dan premanisme siswa.
• Solusi utama yang didorong adalah memperkuat kembali esensi pendidikan untuk memanusiakan manusia dan memperbaiki relasi guru-murid.

SulawesiPos.com – Anggota Komisi X DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Ratih Megasari Singkarru menyebut kasus pengeroyokan seorang guru SMK oleh sejumlah siswanya di Jambi sebagai tamparan keras bagi dunia pendidikan Indonesia.

Peristiwa ini dinilai sebagai cermin buruknya relasi antara guru dan murid serta adanya krisis karakter yang serius di ruang kelas.

Ratih meminta semua pihak berhenti mencari kambing hitam atau saling menyalahkan.

Ia menegaskan bahwa akar masalahnya bukan pada kurikulum, melainkan pada hilangnya adab dan kegagalan komunikasi di sekolah.

“Kasus pengeroyokan guru di Jambi adalah tamparan keras sekaligus cermin. Daripada sibuk mencari kambing hitam, lebih bijak jika kita melihat akar masalahnya dengan jernih,” ujar Ratih, Jumat (16/1/2026).

Sebelumnya, insiden yang viral di media sosial memperlihatkan aksi pengeroyokan massal siswa terhadap gurunya sendiri di lingkungan sekolah.

Ratih menyoroti bagaimana rasa tersinggung siswa kini direspons dengan kekerasan fisik yang tidak masuk akal.

Menurutnya, solidaritas antar-teman telah bergeser menjadi tindakan premanisme yang mengkhawatirkan.

“Respons siswa yang membalas rasa tersinggung dengan pengeroyokan massal menunjukkan krisis adab yang parah. Solidaritas sesama teman telah salah arah menjadi tindakan premanisme,” tegas legislator asal Partai NasDem tersebut.

Ia menilai sekolah kini tengah menghadapi tantangan berat dalam menyeimbangkan kedisiplinan dan kebebasan siswa.

Ratih juga menepis tudingan yang menyebut insiden ini sebagai dampak dari kegagalan Kurikulum Merdeka.

Ia menegaskan tidak ada satu pun dokumen pendidikan atau kebijakan pemerintah yang melegitimasi kekerasan.

Masalah utama menurutnya terletak pada implementasi di lapangan dan pola asuh karakter yang belum maksimal.

“Dokumen pendidikan manapun tidak pernah mengajarkan kekerasan. Masalah sesungguhnya terletak pada implementasi di lapangan,” jelas Ratih.

Ia memandang saat ini guru masih mencari pola pendisiplinan yang tepat tanpa kekerasan fisik, sementara siswa belum siap memikul tanggung jawab atas kebebasan berekspresi yang mereka miliki.

DPR mendesak agar sekolah dan orang tua kembali fokus pada penguatan karakter anak.

Pendidikan tidak boleh hanya sekadar transfer ilmu, tetapi harus mampu memanusiakan manusia.

Pola komunikasi antara pengajar dan peserta didik perlu diperbaiki agar rasa hormat (adab) kembali menjadi fondasi utama di sekolah.

“Fokus kita harus kembali ke esensi pendidikan: memanusiakan manusia. Saatnya kita berhenti saling tunjuk dan mulai memperbaiki pola komunikasi,” pungkas Ratih.