Overview:
SulawesiPos.com – Kunjungan perdana Presiden Prabowo Subianto ke Ibu Kota Nusantara (IKN) membawa misi penting. Kedatangan Beliau di Penajam Paser Utara secara otomatis membantah berbagai spekulasi miring.
Selama ini, banyak pihak meragukan komitmen pemerintah terhadap kelanjutan IKN.
Ketua Komisi II DPR RI, M. Rifqinizamy Karsayuda menyambut positif langkah tersebut.
Ia menilai kunjungan ini sangat krusial bagi citra proyek strategis nasional.
“Saya kira ini penting untuk menjawab spekulasi yang selama ini berkembang bahwa IKN ini semacam proyek yang mubazir,” ujar Rifqi di Jakarta, Selasa (13/1/2026).
Kehadiran RI 1 di Kalimantan Timur disebut sebagai pesan politik yang sangat jelas.
Prabowo ingin menunjukkan bahwa IKN mendapat perhatian serius darinya.
Ini adalah sinyal kuat bagi seluruh elemen bangsa bahwa proyek ibu kota baru terus berjalan.
Politisi NasDem ini juga menjelaskan bahwa ini adalah pesan politik kedua dari Presiden.
Sebelumnya, dukungan formal muncul melalui Perpres No. 79/2025.
Aturan tersebut menargetkan IKN menjadi ibu kota politik Indonesia pada tahun 2028.
“Presiden Prabowo hadir dan ingin memberikan pesan kepada kita bahwa Beliau bukan sekadar mengunjungi dan meninjau, tapi juga memberikan perhatian kepada IKN,” tambahnya.
Landasan hukum IKN kini dianggap sudah sangat kuat. Hal ini didukung oleh UU No. 3/2022 dan Perpres terbaru.
Rifqi menegaskan bahwa pemerintah tidak mungkin membatalkan pembangunan ini di tengah jalan. Nilai investasi yang telah dikucurkan negara pun sangat besar.
Anggaran yang sudah disahkan mencapai angka hampir Rp100 triliun.
Jumlah tersebut membuat proyek ini tidak memiliki alasan untuk berhenti.
“No point to return (tanpa langkah mundur) bagi kami. Anggaran yang sudah kita sahkan hampir Rp100 triliun. Itu tentu akan sangat mubazir kalau pemerintah tidak segera memanfaatkan IKN,” tegas legislator NasDem tersebut.
Kini publik menunggu langkah teknis selanjutnya, yaitu pemindahan Aparatur Sipil Negara (ASN).
Kementerian PANRB dilaporkan sudah memiliki strategi dan cetak biru yang matang.
Strategi ini mencakup daftar kementerian dan lembaga yang akan segera bergeser ke Nusantara.
Namun, seluruh rencana tersebut tetap membutuhkan restu final dari Presiden. Saat ini, infrastruktur pendukung seperti hunian sudah tersedia dan siap pakai.
“Mudah-mudahan hal ini bisa segera diputuskan karena kalau tidak, mubazir. Sudah punya rusun untuk 15 ribu orang, tapi belum ditempati,” pungkas Rifqi.