Aturan tersebut menargetkan IKN menjadi ibu kota politik Indonesia pada tahun 2028.
“Presiden Prabowo hadir dan ingin memberikan pesan kepada kita bahwa Beliau bukan sekadar mengunjungi dan meninjau, tapi juga memberikan perhatian kepada IKN,” tambahnya.
Landasan hukum IKN kini dianggap sudah sangat kuat. Hal ini didukung oleh UU No. 3/2022 dan Perpres terbaru.
Rifqi menegaskan bahwa pemerintah tidak mungkin membatalkan pembangunan ini di tengah jalan. Nilai investasi yang telah dikucurkan negara pun sangat besar.
Anggaran yang sudah disahkan mencapai angka hampir Rp100 triliun.
Jumlah tersebut membuat proyek ini tidak memiliki alasan untuk berhenti.
“No point to return (tanpa langkah mundur) bagi kami. Anggaran yang sudah kita sahkan hampir Rp100 triliun. Itu tentu akan sangat mubazir kalau pemerintah tidak segera memanfaatkan IKN,” tegas legislator NasDem tersebut.
Kini publik menunggu langkah teknis selanjutnya, yaitu pemindahan Aparatur Sipil Negara (ASN).
Kementerian PANRB dilaporkan sudah memiliki strategi dan cetak biru yang matang.
Strategi ini mencakup daftar kementerian dan lembaga yang akan segera bergeser ke Nusantara.
