Pemindahan episentrum konflik ke jantung kekuasaan daerah hanya akan memperpanjang krisis legitimasi yang akhirnya memaksa intervensi pusat.
“Pilkada via DPRD bukan menghilangkan konflik, tetapi memindahkan episentrum konflik ke jantung kekuasaan daerah. Jika sejarah diabaikan, negara berisiko mengulang siklus konflik lama dengan ongkos sosial yang jauh lebih mahal,” pungkas Arifki sebagai peringatan bagi para pembuat kebijakan.
Pemindahan episentrum konflik ke jantung kekuasaan daerah hanya akan memperpanjang krisis legitimasi yang akhirnya memaksa intervensi pusat.
“Pilkada via DPRD bukan menghilangkan konflik, tetapi memindahkan episentrum konflik ke jantung kekuasaan daerah. Jika sejarah diabaikan, negara berisiko mengulang siklus konflik lama dengan ongkos sosial yang jauh lebih mahal,” pungkas Arifki sebagai peringatan bagi para pembuat kebijakan.
