SulawesiPos.com – Gagasan mengenai pembentukan koalisi permanen antarpartai politik di Indonesia menuai kritik tajam.
Direktur Pusat Riset Politik, Hukum, dan Kebijakan Indonesia (PRPHKI), Saiful Anam, menilai wacana tersebut tidak selaras dengan napas demokrasi dan justru berpotensi merusak dinamika internal partai politik di tanah air.
Saiful menegaskan bahwa dalam sistem demokrasi multipartai, memaksakan sebuah koalisi menjadi permanen adalah konsep yang tidak realistis dan cenderung utopis.
“Koalisi permanen menurut saya hanyalah sebuah mimpi di siang bolong. Ide koalisi permanen hanyalah ide yang kurang baik dan pas dalam alam demokrasi. Tidak mungkin parpol dipaksa untuk memilih pilihan rumit yang bernama koalisi permanen,” ujar Saiful Anam kepada awak media dilansir dari RMOL, Minggu (04/01/2026).
Akademisi Universitas Sahid Jakarta ini mensinyalir bahwa dorongan koalisi permanen muncul dari rasa tidak percaya diri partai politik menghadapi konstelasi kekuatan nasional.
Ia menilai ada kekhawatiran dari elite partai terhadap arah perkembangan politik masa depan yang semakin kompetitif.
“Pilihan koalisi permanen hanya pas bagi mereka yang ketakutan akan arah perkembangan parpol ke depan. Selain itu bisa jadi parpol tersebut merasa ciut dengan kekuatan kekuasaan yang semakin tidak mungkin untuk dilawan,” tegasnya.
Lebih jauh, Saiful memperingatkan risiko partai politik kehilangan jati diri sebagai organisasi perjuangan.
Ia mengkhawatirkan partai-partai tersebut justru berubah menjadi hamba atau sekadar kepanjangan tangan dari kekuasaan demi menjaga posisi aman.
Dampak dari koalisi permanen diprediksi akan menyentuh hingga ke level akar rumput.
Saiful menilai semangat juang para kader di daerah bisa meredup karena tidak adanya ruang kompetisi yang sehat.
Bagi masyarakat, koalisi semacam ini hanya akan menyuguhkan pilihan yang seragam tanpa adanya perbedaan ideologi yang jelas antar partai.
Selain itu, regenerasi kepemimpinan internal partai terancam mengalami stagnasi.
“Publik akan merasa parpol tidak signifikan mengelola dirinya ke arah yang lebih baik, karena seakan terjadi kekosongan stok kandidat yang dapat disuguhkan kepada publik,” tambah Saiful.
Menariknya, Saiful melihat adanya benang merah antara pendukung koalisi permanen dengan pihak yang mewacanakan pengembalian Pilkada melalui DPRD.
Ia menyebut kedua gagasan ini berada pada satu garis linier untuk memusatkan kekuasaan di tangan segelintir elite.
“Mereka yang senada Pilkada melalui DPRD sudah dipastikan berada pada posisi koalisi permanen, begitupun sebaliknya,” paparnya.
Sebagai penutup, ia mengingatkan bahwa penyatuan berbagai kepentingan dan ideologi yang berbeda ke dalam satu wadah permanen adalah tugas yang mustahil.
Jika dipaksakan melalui regulasi, hal ini justru akan menumbangkan partai-partai kecil dan memperlemah daya tawar mereka dalam memperebutkan posisi strategis di masa depan. (amh)