Saiful menilai semangat juang para kader di daerah bisa meredup karena tidak adanya ruang kompetisi yang sehat.
Bagi masyarakat, koalisi semacam ini hanya akan menyuguhkan pilihan yang seragam tanpa adanya perbedaan ideologi yang jelas antar partai.
Selain itu, regenerasi kepemimpinan internal partai terancam mengalami stagnasi.
“Publik akan merasa parpol tidak signifikan mengelola dirinya ke arah yang lebih baik, karena seakan terjadi kekosongan stok kandidat yang dapat disuguhkan kepada publik,” tambah Saiful.
Menariknya, Saiful melihat adanya benang merah antara pendukung koalisi permanen dengan pihak yang mewacanakan pengembalian Pilkada melalui DPRD.
Ia menyebut kedua gagasan ini berada pada satu garis linier untuk memusatkan kekuasaan di tangan segelintir elite.
“Mereka yang senada Pilkada melalui DPRD sudah dipastikan berada pada posisi koalisi permanen, begitupun sebaliknya,” paparnya.
Sebagai penutup, ia mengingatkan bahwa penyatuan berbagai kepentingan dan ideologi yang berbeda ke dalam satu wadah permanen adalah tugas yang mustahil.
Jika dipaksakan melalui regulasi, hal ini justru akan menumbangkan partai-partai kecil dan memperlemah daya tawar mereka dalam memperebutkan posisi strategis di masa depan. (amh)
