SulawesiPos.com – Ketua Dewan Pengurus Wilayah (DPW) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Jawa Tengah, M. Yusuf Chudlori, secara terbuka menyatakan dukungannya terhadap wacana pengembalian mekanisme pemilihan kepala daerah (Pilkada) melalui DPRD.
Selain alasan efisiensi, pria yang akrab disapa Gus Yusuf ini menilai sistem pemilihan tidak langsung mampu meredam konflik horizontal di tengah masyarakat.
Gus Yusuf mencermati bahwa selama ini sistem pemilihan langsung sering kali memicu polarisasi yang tajam dan berkepanjangan di akar rumput. Benturan antarmasyarakat yang berbeda pilihan politik dianggap menjadi beban sosial yang berat.
“Masyarakat ini kan dibenturkan terus, baik pemilihan bupati, gubernur, presiden, yang itu persoalannya tidak selesai hanya satu atau dua tahun,” ujar Gus Yusuf kepada Republika, Sabtu (03/01/2026).
Selain faktor sosial, Gus Yusuf menyoroti besarnya biaya politik yang harus ditanggung pasangan calon (paslon).
Ia membeberkan bahwa untuk tingkat kabupaten/kota kecil saja, ongkos politik minimal mencapai Rp20 miliar, sementara untuk daerah besar bisa menembus angka Rp100 miliar. Bahkan, pemilihan gubernur diperkirakan bisa menghabiskan dana hingga Rp500 miliar.
Kondisi ini, menurutnya, memaksa partai politik untuk mengutamakan popularitas dan kekuatan finansial (isi tas) dibandingkan kualitas serta kompetensi kader.
“Akhirnya cari calon yang populer. Yang pertama kali disurvei adalah popularitasnya, kedua adalah isi tas, ketiga baru kualitas.
Akibatnya, banyak muncul kepala daerah yang kualitasnya terbatas, belum memenuhi standar, bahkan mungkin belum cukup umur,” tegasnya.
Sistem pemilihan langsung dianggap menutup pintu bagi putra daerah dan kader potensial yang memiliki kemampuan mumpuni namun terkendala modal kapital.
Gus Yusuf melihat tren saat ini justru banyak figur luar daerah yang maju hanya bermodalkan modal besar, sementara kader daerah hanya dijadikan pendamping.
Ia meyakini bahwa mekanisme melalui DPRD akan jauh lebih realistis dan terukur.
Partai politik dipastikan akan mengajukan kader-kader yang sudah teruji pengalamannya di pemerintahan, bukan sekadar bermodal popularitas instan.
“Pilihan melalui DPRD itu menjadi sangat realistis. Akan kecil kemungkinannya muncul kader-kader baru yang hanya berbekal popularitas tapi tidak punya pengalaman, apalagi hanya berbekal isi tas,” tambahnya.
Di sisi lain, pemangkasan ongkos politik ini diharapkan mampu menekan angka korupsi kepala daerah.
Gus Yusuf menilai biaya kampanye yang fantastis sering kali menjebak kepala daerah dalam perilaku koruptif demi mengembalikan modal yang telah dikeluarkan.
Menanggapi perdebatan mengenai kedaulatan rakyat, Gus Yusuf menegaskan bahwa pemilihan melalui DPRD tidaklah mencederai prinsip demokrasi.
Ia beralasan bahwa anggota DPRD sendiri duduk di kursi legislatif melalui proses pemilihan langsung oleh rakyat, sehingga mereka memiliki mandat untuk mewakili suara konstituen.
“Demokrasi kan tidak mensyaratkan dipilih langsung. Dipilih DPRD juga tidak bertentangan dengan asas demokrasi. Karena DPR sendiri bisa duduk kan melalui proses dipilih,” pungkasnya sembari mengajak semua pihak untuk mendiskusikan substansi pencarian pemimpin terbaik ini dengan jernih. (amh)