Gus Yusuf melihat tren saat ini justru banyak figur luar daerah yang maju hanya bermodalkan modal besar, sementara kader daerah hanya dijadikan pendamping.
Ia meyakini bahwa mekanisme melalui DPRD akan jauh lebih realistis dan terukur.
Partai politik dipastikan akan mengajukan kader-kader yang sudah teruji pengalamannya di pemerintahan, bukan sekadar bermodal popularitas instan.
“Pilihan melalui DPRD itu menjadi sangat realistis. Akan kecil kemungkinannya muncul kader-kader baru yang hanya berbekal popularitas tapi tidak punya pengalaman, apalagi hanya berbekal isi tas,” tambahnya.
Di sisi lain, pemangkasan ongkos politik ini diharapkan mampu menekan angka korupsi kepala daerah.
Gus Yusuf menilai biaya kampanye yang fantastis sering kali menjebak kepala daerah dalam perilaku koruptif demi mengembalikan modal yang telah dikeluarkan.
Menanggapi perdebatan mengenai kedaulatan rakyat, Gus Yusuf menegaskan bahwa pemilihan melalui DPRD tidaklah mencederai prinsip demokrasi.
Ia beralasan bahwa anggota DPRD sendiri duduk di kursi legislatif melalui proses pemilihan langsung oleh rakyat, sehingga mereka memiliki mandat untuk mewakili suara konstituen.
“Demokrasi kan tidak mensyaratkan dipilih langsung. Dipilih DPRD juga tidak bertentangan dengan asas demokrasi. Karena DPR sendiri bisa duduk kan melalui proses dipilih,” pungkasnya sembari mengajak semua pihak untuk mendiskusikan substansi pencarian pemimpin terbaik ini dengan jernih. (amh)
