Menurutnya, diam terhadap informasi palsu justru bisa dianggap sebagai pembenaran, sehingga somasi dipandang sebagai mekanisme yang tepat untuk menghentikan penyebaran hoaks serta membuka ruang klarifikasi dan permintaan maaf.
Senada dengan itu, Pengamat politik Direktur Eksekutif Aljabar Strategic Indonesia, Arifki Chaniago menilai langkah itu sudah tepat untuk menjaga stabilitas politik menjelang tahun politik 2029.
“Langkah hukum yang diambil oleh Pak SBY tepat karena diamnya selama ini juga tidak menguntungkan. Karena yang menikmati isu ijazah Jokowi berbagai kelompok politik,” ujarnya. (amh)
