Ribuan pelaut terjebak bersama ratusan kapal di Selat Hormuz akibat perang dan blokade berkepanjangan. (Ilustrasi: ChatGPT).
SulawesiPos.com – Sebanyak 400 kapal yang membawa sekitar 6.000 pelaut masih belum dapat meninggalkan Teluk Persia dengan aman hingga Jumat, 28 Agustus 2026, setelah enam bulan perang Amerika Serikat–Iran mengubah Selat Hormuz menjadi kawasan berisiko tinggi akibat serangan terhadap pelayaran, ancaman ranjau, blokade, dan belum tercapainya kesepakatan politik untuk memulihkan kebebasan navigasi.
Angka tersebut disampaikan Sekretaris Jenderal Organisasi Maritim Internasional atau International Maritime Organization (IMO), Arsenio Dominguez, dalam pernyataan resmi yang dipublikasikan pada 28 Agustus 2026 dan diberitakan pada hari yang sama oleh The Maritime Executive serta Seatrade Maritime News.
“Enam bulan sejak konflik di Asia Barat dimulai, situasi di Selat Hormuz belum terselesaikan, sementara ribuan pelaut di kawasan itu terus hidup dan bekerja dalam kondisi penuh risiko dan ketidakpastian,” kata Dominguez dalam pernyataan resmi IMO.
Ia menegaskan bahwa meskipun sebagian kapal beserta awaknya telah berhasil meninggalkan Teluk Persia, sekitar 400 kapal dengan 6.000 pelaut masih tertahan karena belum tersedia jaminan keselamatan yang memungkinkan mereka keluar dari kawasan tersebut.
Data IMO hingga 26 Agustus 2026 mencatat sedikitnya 70 serangan terverifikasi terhadap pelayaran internasional sejak konflik pecah pada 28 Februari 2026, dengan 19 pelaut kehilangan nyawa.
Angka itu menjadi rujukan terbaru karena beberapa laporan terdahulu menyebut 68 insiden dan 20 korban meninggal, tetapi statistik tersebut menggunakan cakupan berbeda dengan memasukkan pekerja pelabuhan serta disusun sebelum pemutakhiran IMO pada 28 Agustus.
Pada awal perang, sekitar 1.000 kapal dengan hampir 20.000 awak terjebak di Teluk Persia setelah pertempuran, pembatasan pelayaran, dan serangan terhadap kapal niaga menyebabkan perusahaan pelayaran menghentikan atau mengalihkan perjalanan mereka.
Krisis ini tidak hanya menahan kapal, tetapi juga memerangkap ribuan manusia di tengah tekanan psikologis, ancaman serangan, keterbatasan pergantian awak, ketidakpastian kontrak kerja, dan persoalan pasokan makanan, air, bahan bakar, serta pelayanan kesehatan.
IMO sebenarnya telah mengoperasikan skema evakuasi aman selama empat hari, yakni pada 23–26 Juni 2026, yang membantu sekitar 136 kapal dan 2.900 pelaut meninggalkan Teluk Persia sebelum program itu dihentikan akibat munculnya kembali laporan serangan.
Seatrade Maritime News pada 28 Agustus 2026 melaporkan bahwa penghentian tersebut dilakukan setelah kapal kontainer berbendera Singapura, Ever Lovely, diserang ketika melintasi Selat Hormuz.
Terhentinya operasi itu memperlihatkan bahwa koridor kemanusiaan di laut tidak akan berfungsi hanya dengan pengumuman sepihak karena keberhasilannya membutuhkan penghentian serangan, komunikasi antarpihak, pertukaran informasi navigasi, dan jaminan keselamatan yang dapat dipercaya perusahaan pelayaran.
Pada Juli 2026, Dewan IMO mengadopsi resolusi mengenai perlindungan jalur pelayaran vital yang menegaskan bahwa hak lintas transit melalui selat yang digunakan bagi navigasi internasional tidak boleh diancam, dihalangi, ditolak, dipersulit, dirusak, ataupun ditangguhkan.
Resolusi tersebut juga menyerukan pemulihan pelayaran tanpa hambatan melalui Selat Hormuz secara terkoordinasi dan berkelanjutan, tetapi serangan yang masih terjadi serta rendahnya arus kapal menunjukkan bahwa seruan itu belum sepenuhnya diterapkan.
“Saya menyerukan seluruh negara anggota dan industri pelayaran bekerja sama dengan IMO serta sistem Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk mengembangkan solusi praktis guna memulihkan kebebasan navigasi melalui selat tersebut,” ujar Dominguez.
Ia mengingatkan bahwa memburuknya keamanan maritim dari Laut Hitam hingga Laut Merah dan Teluk Aden merugikan seluruh dunia, tetapi beban paling berat ditanggung ribuan pelaut tidak bersalah yang hidup di garis depan konflik tanpa menjadi pihak dalam peperangan.
Panglima Komando Pusat Amerika Serikat, Laksamana Brad Cooper, menyatakan pasukannya telah membantu hampir 1.500 kapal komersial melintasi Selat Hormuz selama beberapa bulan terakhir dan mengklaim jalur transit internasional telah dibersihkan dari ranjau.
Cooper juga mengatakan serangan Amerika Serikat menghancurkan lebih dari 90 persen persediaan sekitar 8.000 ranjau milik Iran, tetapi pernyataan tersebut belum sepenuhnya menghilangkan kekhawatiran perusahaan pelayaran dan asuransi.
Pusat Informasi Maritim Gabungan atau JMIC masih memperingatkan kemungkinan keberadaan ranjau hanyut maupun ranjau yang belum dipetakan di sekitar skema pemisahan lalu lintas Selat Hormuz.
Perbedaan antara klaim militer dan penilaian industri memperlihatkan bahwa membersihkan jalur secara teknis tidak otomatis mengembalikan kepercayaan karena pemilik kapal tetap mempertimbangkan risiko serangan, penyitaan, salah identifikasi, kehilangan awak, kerusakan muatan, dan melonjaknya premi asuransi perang.
Data pelacakan kapal yang dikutip The Maritime Executive pada 28 Agustus memperlihatkan arus pelayaran masih bergerak lambat, sementara sangat sedikit kapal besar yang bersedia kembali memasuki Teluk Persia untuk mengambil muatan baru setelah berhasil keluar.
Keengganan tersebut menjelaskan mengapa klaim peningkatan lalu lintas belum dapat disebut sebagai normalisasi, sebab pelayaran yang sehat memerlukan arus kapal keluar dan masuk secara teratur, bukan sekadar keberhasilan mengawal sejumlah kapal meninggalkan kawasan berbahaya.
Selat Hormuz merupakan jalur sempit yang menghubungkan Teluk Persia dengan Teluk Oman dan Laut Arab, sehingga setiap gangguan terhadap kawasan ini langsung memengaruhi pengiriman minyak, gas alam cair, pupuk, petrokimia, bahan pangan, serta berbagai komoditas penting.
IMO memperingatkan bahwa terganggunya rantai pasok bahan bakar, pupuk, dan komoditas lainnya akan menimbulkan konsekuensi jangka pendek maupun jangka panjang bagi masyarakat dan perekonomian dunia.
Dampaknya dapat merambat melalui kenaikan biaya angkutan dan asuransi, keterlambatan produksi industri, peningkatan harga energi, serta kenaikan biaya pupuk yang pada akhirnya berpotensi mempermahal pangan di negara-negara yang jauh dari medan perang.
Krisis Hormuz dengan demikian membuktikan bahwa keselamatan pelaut bukan persoalan sektoral industri maritim, melainkan bagian penting dari keamanan manusia dan kestabilan ekonomi global karena hampir seluruh perdagangan internasional bergantung pada orang-orang yang mengoperasikan kapal.
Iran menjadikan penghentian blokade sebagai salah satu syarat utama sebelum membuka kembali Selat Hormuz secara penuh dan dilaporkan sedang menyusun daftar persyaratan setelah berlangsungnya komunikasi dengan mediator serta pejabat Qatar.
Teheran juga menyatakan telah mencapai pemahaman dengan Oman mengenai kemungkinan pengoperasian sementara yang mencakup pembagian tanggung jawab dan penerimaan biaya pelayaran, meskipun rancangan tersebut belum menghasilkan pemulihan lalu lintas secara luas.
Kebuntuan selama enam bulan menunjukkan bahwa kekuatan militer mungkin mampu mengawal kapal atau membersihkan sebagian ranjau, tetapi tidak dapat sendirian menciptakan kepastian hukum, kepercayaan komersial, dan keselamatan berkelanjutan di jalur pelayaran internasional.
Penyelesaian yang realistis membutuhkan kesepakatan penghentian serangan terhadap kapal sipil, pembukaan koridor pelayaran yang diawasi IMO, pertukaran informasi mengenai ranjau, jaminan kemanusiaan bagi awak kapal, dan mekanisme komunikasi langsung untuk mencegah kesalahan perhitungan militer.
Pelaut juga harus diperlakukan sebagai pekerja sipil yang wajib dilindungi berdasarkan hukum maritim dan hukum humaniter internasional, bukan dijadikan sandera ekonomi ataupun instrumen tekanan politik oleh negara-negara yang berperang.
Selama kepentingan geopolitik mengalahkan keselamatan manusia, 400 kapal yang tertahan di Teluk Persia akan tetap menjadi monumen terapung bagi kegagalan diplomasi dan bukti bahwa perang di sebuah selat sempit dapat mengguncang kehidupan masyarakat di seluruh dunia. (Ali)