SulawesiPos.com — Ketua MUI Bidang Ukhuwah Islamiyah sekaligus Pemimpin Umum Wahdah Islamiyah, K.H. Muhammad Zaitun Rasmin, menyambut positif paparan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengenai penguatan dukungan kepada petani dan arah hilirisasi sektor pertanian nasional.
Paparan tersebut disampaikan dalam rangkaian Kongres Umat Islam Indonesia VIII Tahun 2026 di Hotel Bidakara, Jakarta, Ahad, 26 Juli 2026.
Dalam paparannya, Menteri Pertanian menjelaskan bahwa pemerintah terus membantu petani, antara lain dalam aspek permodalan, pembukaan lahan, serta pengadaan peralatan pertanian.
Ia juga menegaskan bahwa salah satu arah penting pembangunan pertanian ke depan adalah hilirisasi.
Komoditas pertanian, menurutnya, tidak semestinya terus diekspor dalam bentuk bahan mentah, tetapi perlu diolah menjadi barang jadi agar memberikan nilai tambah yang lebih besar bagi bangsa.
“Semua kekayaan negara harus dapat dinikmati oleh seluruh anak bangsa,” ujar Amran.
Ia juga mengajak umat untuk melakukan perubahan dan perbaikan dengan merujuk pada pesan Al-Qur’an dalam Surah Ar-Ra’d ayat 11, bahwa Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum hingga mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri.
Menanggapi paparan tersebut, Ustaz Zaitun menilai penguatan sektor pertanian harus benar-benar menempatkan petani sebagai pelaku utama sekaligus penerima manfaat terbesar.
“Dukungan permodalan, pembukaan lahan, dan pengadaan alat pertanian merupakan langkah yang sangat penting. Namun, seluruh kebijakan itu harus dipastikan benar-benar sampai kepada petani dan mampu meningkatkan taraf hidup mereka,” ujar Ustaz Zaitun.
Menurutnya, hilirisasi merupakan jalan strategis untuk memperkuat kedaulatan ekonomi bangsa.
Indonesia tidak boleh terus bergantung pada ekspor bahan mentah sementara nilai tambah yang besar justru dinikmati pihak lain.
“Hilirisasi harus membuat bangsa ini lebih mandiri. Hasil pertanian kita perlu diolah di dalam negeri agar menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan petani, memperkuat industri nasional, dan menambah kesejahteraan masyarakat,” katanya.
Ustaz Zaitun juga menekankan bahwa pengelolaan kekayaan alam harus dilandasi prinsip keadilan.
Sumber daya yang dimiliki negara tidak boleh hanya terkonsentrasi pada kelompok tertentu.
“Semua kekayaan yang Allah anugerahkan kepada negeri ini harus memberi manfaat kepada seluruh rakyat, terutama para petani, buruh tani, masyarakat desa, dan kelompok yang selama ini berada di lapisan bawah,” tegasnya.
Ia menilai pesan perubahan yang disampaikan Menteri Pertanian sangat relevan.
Menurutnya, perbaikan tidak cukup hanya dengan berharap kepada kebijakan pemerintah, tetapi juga membutuhkan perubahan mental, etos kerja, kedisiplinan, dan keberanian untuk berinovasi.
“Pesan Surah Ar-Ra’d ayat 11 mengajarkan bahwa perubahan harus dimulai dari diri sendiri. Umat perlu membangun budaya kerja keras, profesionalisme, amanah, dan kemauan untuk meningkatkan kapasitas,” ujarnya.
Sebagai pemimpin ormas Islam yang bergerak dalam bidang dakwah, pendidikan, dan pemberdayaan umat, Ustaz Zaitun mendorong pesantren, lembaga pendidikan, organisasi masyarakat Islam, serta lembaga filantropi untuk ikut memperkuat ekosistem pertanian.
“Umat Islam memiliki jaringan yang luas. Potensi ini dapat digunakan untuk pelatihan petani, pengembangan koperasi, pendampingan usaha, penguatan pemasaran, hingga membangun industri pengolahan hasil pertanian,” jelasnya.
Ustaz Zaitun berharap kebijakan hilirisasi tidak hanya melahirkan perusahaan-perusahaan besar, tetapi juga membuka ruang yang adil bagi petani kecil, koperasi, pesantren, dan usaha mikro.
“Hilirisasi harus menjadi jalan naik kelas bagi petani, bukan justru menjauhkan mereka dari hasil kekayaan yang mereka produksi sendiri,” pungkasnya.
KUII VIII secara khusus membahas isu ketahanan dan swasembada pangan menuju kesejahteraan petani melalui Sidang Pleno XVII, yang menghadirkan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman sebagai salah satu narasumber.
