Dikritik Soal Usulan Pemindahan Gerbong KRL Khusus Perempuan, Menteri PPPA Arifah Fauzi Minta Maaf ke Publik

SulawesiPos.com – Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Arifah Fauzi, menyampaikan permohonan maaf terbuka kepada masyarakat setelah pernyataannya terkait gerbong khusus perempuan di KRL menuai kritik luas.

Permintaan maaf itu disampaikan pada Rabu (29/4/2026) malam, melalui akun resmi Kementerian PPPA.

Ia mengakui pernyataan yang disampaikan pasca kecelakaan kereta di Bekasi Timur dinilai tidak tepat.

“Terkait pernyataan saya pasca insiden kecelakaan kereta di Bekasi Timur, saya menyadari bahwa pernyataan tersebut kurang tepat. Untuk itu, saya memohon maaf sebesar-besarnya kepada seluruh masyarakat, khususnya kepada para korban dan keluarga korban yang merasa tersakiti atau tidak nyaman atas pernyataan tersebut,” kata dia dalam unggahan tersebut.

Kontroversi bermula dari pernyataan Arifah saat ditemui awak media di RSUD Bekasi Kota pada Selasa (28/4/2026).

Saat itu, ia mengusulkan agar gerbong khusus perempuan dipindahkan ke bagian tengah rangkaian KRL, sementara gerbong depan dan belakang diperuntukkan bagi laki-laki.

BACA JUGA: 
Usulan Gerbong Wanita di KRL Tuai Kontroversi, Menteri PPPA Arifah Fauzi Sampaikan Permintaan Maaf

Usulan tersebut langsung memicu kritik publik. Banyak pihak menilai gagasan itu tidak relevan dalam konteks keselamatan transportasi, serta berpotensi mengabaikan prinsip bahwa semua nyawa penumpang memiliki nilai yang sama tanpa memandang gender.

Menanggapi kritik tersebut, Arifah menegaskan bahwa keselamatan seluruh masyarakat harus menjadi prioritas utama.

“Kita semua sepakat bahwa keselamatan seluruh masyarakat adalah prioritas nomor satu, baik perempuan maupun laki-laki. Saat ini, prioritas utama pemerintah adalah memastikan penanganan terbaik bagi seluruh korban, baik yang meninggal dunia maupun yang mengalami luka-luka,” ujarnya.

Ia menyebut langkah tersebut sejalan dengan arahan Prabowo Subianto, yang menekankan penanganan cepat dan menyeluruh terhadap korban.

Kementerian PPPA, lanjut Arifah, berkomitmen memberikan pendampingan psikologis dan perlindungan bagi korban, terutama anak-anak dan keluarga yang terdampak trauma.

“Kementerian PPPA berkomitmen memberikan pendampingan psikologis, perlindungan, serta dukungan yang diperlukan, khususnya bagi anak-anak dan keluarga korban yang mengalami trauma akibat peristiwa ini. Mari kita bersama-sama memusatkan perhatian pada penanganan korban,” ujarnya.

BACA JUGA: 
KAI Respons Usulan Gerbong Wanita Dipindah ke Tengah KRL, Keselamatan Jadi Prioritas Utama

Selain itu, ia juga mendorong perbaikan sistem keselamatan transportasi publik agar kejadian serupa tidak terulang.

SulawesiPos.com – Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Arifah Fauzi, menyampaikan permohonan maaf terbuka kepada masyarakat setelah pernyataannya terkait gerbong khusus perempuan di KRL menuai kritik luas.

Permintaan maaf itu disampaikan pada Rabu (29/4/2026) malam, melalui akun resmi Kementerian PPPA.

Ia mengakui pernyataan yang disampaikan pasca kecelakaan kereta di Bekasi Timur dinilai tidak tepat.

“Terkait pernyataan saya pasca insiden kecelakaan kereta di Bekasi Timur, saya menyadari bahwa pernyataan tersebut kurang tepat. Untuk itu, saya memohon maaf sebesar-besarnya kepada seluruh masyarakat, khususnya kepada para korban dan keluarga korban yang merasa tersakiti atau tidak nyaman atas pernyataan tersebut,” kata dia dalam unggahan tersebut.

Kontroversi bermula dari pernyataan Arifah saat ditemui awak media di RSUD Bekasi Kota pada Selasa (28/4/2026).

Saat itu, ia mengusulkan agar gerbong khusus perempuan dipindahkan ke bagian tengah rangkaian KRL, sementara gerbong depan dan belakang diperuntukkan bagi laki-laki.

BACA JUGA: 
KAI Respons Usulan Gerbong Wanita Dipindah ke Tengah KRL, Keselamatan Jadi Prioritas Utama

Usulan tersebut langsung memicu kritik publik. Banyak pihak menilai gagasan itu tidak relevan dalam konteks keselamatan transportasi, serta berpotensi mengabaikan prinsip bahwa semua nyawa penumpang memiliki nilai yang sama tanpa memandang gender.

Menanggapi kritik tersebut, Arifah menegaskan bahwa keselamatan seluruh masyarakat harus menjadi prioritas utama.

“Kita semua sepakat bahwa keselamatan seluruh masyarakat adalah prioritas nomor satu, baik perempuan maupun laki-laki. Saat ini, prioritas utama pemerintah adalah memastikan penanganan terbaik bagi seluruh korban, baik yang meninggal dunia maupun yang mengalami luka-luka,” ujarnya.

Ia menyebut langkah tersebut sejalan dengan arahan Prabowo Subianto, yang menekankan penanganan cepat dan menyeluruh terhadap korban.

Kementerian PPPA, lanjut Arifah, berkomitmen memberikan pendampingan psikologis dan perlindungan bagi korban, terutama anak-anak dan keluarga yang terdampak trauma.

“Kementerian PPPA berkomitmen memberikan pendampingan psikologis, perlindungan, serta dukungan yang diperlukan, khususnya bagi anak-anak dan keluarga korban yang mengalami trauma akibat peristiwa ini. Mari kita bersama-sama memusatkan perhatian pada penanganan korban,” ujarnya.

BACA JUGA: 
UU PPRT Resmi Disahkan, Menteri PPPA: Lindungi Pekerja dan Pemberi Kerja

Selain itu, ia juga mendorong perbaikan sistem keselamatan transportasi publik agar kejadian serupa tidak terulang.

Artikel Terkait

Terpopuler

Artikel Terbaru