OTT KPK di Tulungagung Amankan Bupati dan 15 Orang, Sejumlah Pejabat Diperiksa di Polres

SulawesiPos.com – Operasi tangkap tangan kembali dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi di Tulungagung, Jawa Timur, pada Jumat (10/4/2026).

Dalam penindakan tersebut, Bupati Tulungagung, Gatut Sunu Wibowo, diamankan bersama 15 orang lainnya.

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menjelaskan total ada 16 orang yang diamankan oleh tim.

“Tim mengamankan sejumlah 16 orang, salah satunya Bupati Tulungagung,” beber Budi Prasetyo kepada wartawan, Jumat (10/4/2026).

Menurut Budi, sebelum operasi dilakukan, tim KPK lebih dulu menjalankan penyelidikan secara tertutup di sejumlah lokasi di Jawa Timur.

Meski demikian, pihaknya belum merinci perkara yang menjerat Gatut Sunu Wibowo.

Sejumlah pejabat juga turut diperiksa di markas kepolisian setempat guna mendalami keterkaitan dengan kasus yang tengah ditangani.

Sesuai ketentuan hukum yang berlaku, KPK memiliki waktu maksimal 1×24 jam untuk menentukan status hukum para pihak yang diamankan dalam operasi tangkap tangan tersebut.

BACA JUGA: 
Kronologi Kasus Sengketa Lahan di Depok yang Menyeret Ketua dan Wakil PN

SulawesiPos.com – Operasi tangkap tangan kembali dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi di Tulungagung, Jawa Timur, pada Jumat (10/4/2026).

Dalam penindakan tersebut, Bupati Tulungagung, Gatut Sunu Wibowo, diamankan bersama 15 orang lainnya.

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menjelaskan total ada 16 orang yang diamankan oleh tim.

“Tim mengamankan sejumlah 16 orang, salah satunya Bupati Tulungagung,” beber Budi Prasetyo kepada wartawan, Jumat (10/4/2026).

Menurut Budi, sebelum operasi dilakukan, tim KPK lebih dulu menjalankan penyelidikan secara tertutup di sejumlah lokasi di Jawa Timur.

Meski demikian, pihaknya belum merinci perkara yang menjerat Gatut Sunu Wibowo.

Sejumlah pejabat juga turut diperiksa di markas kepolisian setempat guna mendalami keterkaitan dengan kasus yang tengah ditangani.

Sesuai ketentuan hukum yang berlaku, KPK memiliki waktu maksimal 1×24 jam untuk menentukan status hukum para pihak yang diamankan dalam operasi tangkap tangan tersebut.

BACA JUGA: 
KPK Panen OTT Setahun Terakhir, Ini 7 Kepala Daerah Terjerat Kasus Korupsi

Artikel Terkait

Terpopuler

Artikel Terbaru