SulawesiPos.com – Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengungkapkan bahwa sejumlah menteri koordinator dan menteri teknis telah mencapai kesepakatan terkait penerapan kebijakan work from home (WFH) satu hari dalam sepekan.
Kebijakan tersebut disiapkan sebagai langkah penghematan bahan bakar minyak (BBM) di tengah dinamika global.
Menurut Tito, keputusan tersebut kini masih menunggu penyampaian laporan resmi kepada Presiden Prabowo Subianto sebelum diumumkan kepada publik.
Kesepakatan itu dihasilkan dalam rapat lintas kementerian yang membahas strategi pemerintah menghadapi potensi krisis akibat konflik di Timur Tengah.
Rapat tersebut dihadiri oleh Menko PMK Pratikno, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, serta Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.
“Udah rapat kemarin, rapat hampir 3 atau 4 jam. Ya, tapi kita sepakat untuk satu suara berarti yang menyampaikan, ya saya nggak tahu siapa, (rapat) di Istana. Apakah Pak Menko PMK, apakah Menko Ekonomi, ataukah nanti oleh Pak Mensesneg (yang mengumumkan). Jadi, kita hanya memberikan masukan-masukan saja, tapi saya nggak berwenang untuk menyampaikan ke publik,” kata Tito usai konferensi pers update PHTC di kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (25/3/2026).
Masih Dirahasiakan, Hasil Rapat Akan Dilaporkan ke Presiden
Tito belum bersedia mengungkap hari WFH yang telah disepakati dalam rapat tersebut. Ia menegaskan bahwa keputusan final baru bisa disampaikan setelah mendapat persetujuan Presiden.
“Saya nggak mau menyebutkan, itu kemarin pun sebenarnya sudah ada hampir mengarah kepada mayoritas setuju di satu hari, yang sama, tapi saya nggak nyampaikan sekali lagi karena itu harus dilaporkan lagi hasil rapat kemarin ke Bapak Presiden,” ujarnya.
Lebih lanjut, Tito menilai kebijakan WFH satu hari dalam sepekan tidak akan menjadi kendala, baik bagi pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
Ia mencontohkan pengalaman penerapan WFH saat pandemi, di mana aktivitas pemerintahan tetap berjalan meski dengan pembatasan kehadiran pegawai.
“Nggak masalah kalau saya. Saya yakin nggak akan masalah, karena ini bukan pengalaman pertama ini. Ini pada waktu jaman COVID itu kan WFH bahkan sempat hanya WFO-nya hanya 25%. Kemendagri itu 25%, WFO jalan juga. Jadi, bukan sesuatu yang baru, kita punya pengalaman,” katanya.
