SulawesiPos.com – Badan Gizi Nasional (BGN) mengambil langkah tegas dengan menghentikan sementara operasional ratusan dapur yang terlibat dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di wilayah Indonesia Timur.
Kebijakan ini diberlakukan terhadap 717 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang hingga kini belum mendaftarkan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS).
Keputusan tersebut diambil sebagai upaya memastikan seluruh proses penyediaan makanan bagi penerima manfaat program pemerintah memenuhi standar keamanan pangan dan kebersihan yang telah ditetapkan.
Berdasarkan data pemantauan BGN Wilayah III, total terdapat 4.219 SPPG yang terdata di kawasan tersebut.
Dari jumlah itu, sebanyak 2.138 dapur telah mengantongi sertifikat SLHS, sementara 1.364 dapur masih dalam tahap proses pengurusan.
Namun, 717 dapur lainnya diketahui belum melakukan pendaftaran sertifikat sama sekali.
SPPG yang belum mengurus SLHS tersebut tersebar di sejumlah provinsi di kawasan timur Indonesia, antara lain Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Barat, Sulawesi Selatan, Maluku, serta beberapa wilayah di Papua.
Direktur Pemantauan dan Pengawasan Wilayah III BGN, Rudi Setiawan, menegaskan bahwa kepemilikan SLHS merupakan syarat mutlak untuk menjamin kualitas makanan yang disalurkan melalui program MBG.
Ia menyebutkan, dapur yang belum mendaftarkan sertifikat tersebut akan dihentikan operasionalnya sementara waktu hingga memenuhi ketentuan yang berlaku.
“SPPG yang belum mendaftarkan SLHS akan kami suspend sementara sampai kewajiban tersebut dipenuhi. Langkah ini dilakukan untuk memastikan seluruh proses penyediaan makanan benar-benar memenuhi standar higiene dan sanitasi,” ujar Rudi dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu (15/3/2026).
Menurutnya, sertifikat SLHS menjadi bukti bahwa dapur penyedia makanan telah melalui pemeriksaan kelayakan sanitasi oleh otoritas kesehatan daerah.
Hal ini penting agar makanan yang disalurkan kepada masyarakat tetap aman, higienis, dan berkualitas.
Meski demikian, BGN mencatat sebagian besar pengelola dapur sebenarnya telah menunjukkan komitmen untuk memenuhi standar tersebut.
Hal ini terlihat dari tingginya jumlah dapur yang sudah memiliki sertifikat maupun yang sedang dalam proses pengurusan.
BGN pun mendorong seluruh pengelola SPPG yang belum mendaftar agar segera mengurus SLHS melalui dinas kesehatan setempat.
Setelah proses pendaftaran dilakukan, BGN akan terus memantau hingga sertifikat resmi diterbitkan sehingga dapur dapat kembali beroperasi.
Program Makan Bergizi Gratis merupakan salah satu program prioritas pemerintah untuk meningkatkan kualitas gizi masyarakat, khususnya bagi anak-anak sekolah dan kelompok rentan.
Karena itu, pengawasan terhadap standar kebersihan dapur menjadi hal penting agar program berjalan optimal dan aman bagi penerima manfaat.
