SulawesiPos.com – Presiden Prabowo Subianto menunjuk Menteri Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia sebagai Ketua Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Transisi Energi.
Penunjukan tersebut disampaikan setelah rapat terbatas yang digelar di Istana Negara, Jakarta, yang membahas percepatan implementasi energi bersih dan energi terbarukan di Indonesia.
Bahlil mengatakan pemerintah berkomitmen untuk memperluas akses energi bagi masyarakat sekaligus mempercepat penggunaan sumber energi ramah lingkungan.
Dalam rapat tersebut, Presiden mendorong percepatan pembangunan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) sebagai bagian dari strategi transisi energi nasional.
“Kami baru selesai melakukan rapat terbatas dengan Bapak Presiden, yang pembahasannya pada implementasi energi bersih dan terbarukan. Di dalamnya, termasuk kaitannya dengan (program) 100 gigawatt (GW) untuk PLTS, kemudian energi baru terbarukan,” ujar Bahlil.
PLTS direncanakan tidak hanya untuk kebutuhan industri energi nasional, tetapi juga untuk memperluas akses listrik di sekolah serta desa-desa yang membutuhkan sumber energi baru.
Menurut Bahlil, pembentukan Satgas ini juga bertujuan mendorong efisiensi anggaran negara melalui pengurangan subsidi energi.
“Sudah tentu orientasinya ini adalah transisi energi bisa kita lakukan lebih cepat, tapi juga kita bisa mengurangi subsidi. Karena dengan kita mengonversi dari PLTD atau diesel ke PLTS, maka itu akan mengakibatkan efisiensi terhadap subsidi listrik dan sekaligus kita mendorong percepatan untuk pemakaian motor dan mobil listrik,” tambahnya.
Selain itu, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral juga mendorong pemanfaatan PLTS untuk mempercepat elektrifikasi di pulau-pulau terpencil.
Tidak hanya fokus pada pembangunan PLTS, Presiden juga meminta percepatan konversi kendaraan berbahan bakar fosil menjadi kendaraan listrik.
Secara bertahap, pemerintah menargetkan konversi sekitar 120 juta sepeda motor menjadi motor listrik dalam kurun waktu tiga hingga empat tahun ke depan.
“Bapak Presiden sangat berkeinginan untuk implementasinya dilakukan segera dan insya Allah kita akan melakukan dalam kurun waktu yang tidak lama. Bapak Presiden tadi menyampaikan bahwa maksimal 3 sampai 4 tahun, bahkan kalau bisa lebih cepat lagi,” kata Bahlil.
