SulawesiPos.com – Iran resmi memasuki fase transisi politik setelah wafatnya Pemimpin Tertinggi, Ali Khamenei, dalam serangan udara gabungan Amerika Serikat dan Israel di Teheran pada Sabtu (28/2/2026) waktu setempat.
Peristiwa tersebut mengguncang struktur kekuasaan Republik Islam dan memicu respons cepat dari elite politik serta keagamaan Iran.
Untuk memastikan roda pemerintahan tetap berjalan, otoritas Iran menunjuk Ayatollah Alireza Arafi sebagai figur yang mengisi kepemimpinan sementara.
Penunjukan ini bersifat transisional, sambil menunggu proses konstitusional yang akan menentukan pemimpin tertinggi definitif.
Mekanisme Konstitusional dan Peran Majelis Ahli
Dalam sistem politik Iran, kewenangan memilih Pemimpin Tertinggi berada di tangan Majelis Ahli, lembaga yang beranggotakan sekitar 88 ulama senior dan dipilih setiap delapan tahun.
Badan inilah yang nantinya akan menetapkan sosok pengganti permanen melalui mekanisme internal.
Selama periode jeda tersebut, kepemimpinan tidak dijalankan oleh satu figur tunggal.
Arafi menjadi bagian dari Dewan Kepemimpinan sementara bersama Presiden Masoud Pezeshkian dan Ketua Mahkamah Agung Gholamhossein Mohseni Ejei.
Dewan ini bertugas menjalankan fungsi strategis dan kewenangan yang sebelumnya berada di tangan Pemimpin Tertinggi.
Profil Singkat
Lahir pada 1959 di Meybod, Provinsi Yazd, Arafi tumbuh dalam lingkungan keluarga ulama.
Ia menempuh pendidikan agama di Qom, pusat studi Islam Syiah terkemuka di Iran, hingga mencapai tingkat Mujtahid, status yang memberinya otoritas untuk menetapkan fatwa secara independen.
Kariernya lebih banyak berkembang di jalur institusi pendidikan dan keagamaan ketimbang arena politik elektoral.
Ia pernah memimpin Universitas Internasional Al-Mustafa pada periode 2009-2018, lembaga yang dikenal mendidik ulama dari berbagai negara dan memperluas jejaring intelektual Syiah secara global.
Jejak Karier dan Relasi Politik
Dalam perjalanan kariernya, kedekatan Ayatollah Alireza Arafi dengan Ali Khamenei terlihat dari sejumlah penugasan strategis yang ia emban.
Secara bertahap, Arafi memperoleh kepercayaan untuk mengisi posisi penting dalam struktur keagamaan dan kenegaraan.
Ia pernah dipercaya menjadi imam salat Jumat di Meybod dan Qom, dua wilayah yang memiliki signifikansi religius kuat dalam tradisi Syiah Iran.
Kariernya kemudian berlanjut ketika ia ditunjuk sebagai anggota Dewan Penjaga pada 2019, lembaga kunci yang berperan dalam mengawasi legislasi serta proses pemilu.
Langkah politik Arafi tidak selalu mulus. Pada pemilu 2016, ia belum berhasil memperoleh kursi di Majelis Pakar dari daerah pemilihan Teheran.
Namun, peluang datang kembali melalui pemilihan sela pada 2021 yang mengantarkannya masuk ke lembaga tersebut.
Posisinya semakin menguat pada pemilu Maret 2024. Ia mencatat perolehan suara tertinggi di Teheran dan kemudian terpilih sebagai wakil ketua kedua Majelis Pakar.
Capaian ini menempatkannya dalam lingkar inti proses suksesi kepemimpinan nasional, sebuah faktor yang kini menjadi sorotan di tengah fase transisi politik Iran.
