SulawesiPos.com – Rencana pengadaan mobil dinas Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim) Rudy Mas’ud senilai Rp8,5 miliar menjadi sorotan publik dan ramai diperbincangkan di media sosial.
Kebijakan Pemerintah Provinsi Kaltim itu dinilai sebagian pihak tidak sejalan dengan semangat efisiensi anggaran, terutama di tengah berbagai kebutuhan dasar masyarakat seperti infrastruktur jalan, layanan kesehatan, hingga dukungan bagi pelaku UMKM.
Rudy sebelumnya menyatakan pengadaan kendaraan dengan spesifikasi tersebut dilakukan demi menjaga marwah daerah dalam menerima tamu, termasuk dari tingkat nasional dan global.
Ia juga menyebut pembelian itu sesuai ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri).
Menanggapi polemik yang berkembang, Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Budi Praseetyo mengingatkan agar belanja daerah dilakukan berdasarkan perencanaan matang dan sesuai kebutuhan riil.
Menurut Budi, sektor pengadaan barang dan jasa merupakan salah satu area yang rawan terjadinya tindak pidana korupsi.
“Pengadaan barang dan jasa ini juga sering kali menjadi salah satu area yang punya ruang untuk terjadinya tindak pidana korupsi. Pengondisian, penyimpangan, mark-up harga, downgrade specs, itu semuanya harus secara betul-betul kita lihat semua mekanismenya, apakah sudah dijalankan sebagaimana mestinya?” ujar Budi, Sabtu (28/2/2026).
Ia menegaskan agar jangan sampai kebutuhan riil adalah untuk A, namun anggaran justru dibelanjakan untuk B.
Kritik Publik dan Respons Partai
Polemik ini turut disoroti kreator konten edukasi Ferry Irwandi yang mempertanyakan urgensi pembelian mobil dinas mewah tersebut.
Ia menilai anggaran Rp8,5 miliar dapat dialihkan untuk kebutuhan yang berdampak langsung bagi masyarakat, seperti pembangunan jalan, puskesmas, cold storage, hingga penguatan UMKM.
Ferry juga membandingkan dengan kendaraan jenis pikap 4×4 seperti Toyota Hilux yang di Indonesia dibanderol sekitar Rp400 juta hingga Rp550 juta, jauh lebih rendah dari anggaran yang direncanakan.
Di sisi lain, Sekretaris Jenderal Partai Golkar Muhammad Sarmuji mengaku pihaknya telah mengingatkan Rudy Mas’ud sebagai kader untuk lebih mendengarkan aspirasi masyarakat, khususnya di tengah situasi efisiensi anggaran.
Pernyataan KPK mempertegas bahwa pengadaan kendaraan dinas bukan sekadar persoalan citra atau fasilitas pejabat, melainkan harus melalui mekanisme yang transparan, akuntabel, dan sesuai kebutuhan.
Dengan polemik yang telah viral di tengah masyarakat, rencana pembelian mobil dinas Rp8,5 miliar tersebut kini menjadi perhatian publik sekaligus catatan pengawasan terhadap belanja daerah.
