“Belakangan, posisi strategis seperti deputi gubernur Bank Indonesia bahkan diberikan kepada keponakan langsung presiden. Ini merupakan bentuk nepotisme vulgar yang berpotensi mematikan independensi bank sentral dari pengaruh eksekutif,” ujarnya.
ICW juga menilai fungsi checks and balances DPR melemah karena dominasi koalisi pemerintah yang menguasai 470 dari 580 kursi parlemen.
Sorotan pada Penegakan Hukum dan Partisipasi Publik
Faktor lain yang memengaruhi penurunan CPI adalah aspek penegakan hukum dan akses keadilan.
Kebijakan kenaikan gaji aparat dinilai belum cukup mengatasi korupsi di sektor peradilan.
“Pembongkaran jejaring mafia peradilan dan penghentian intervensi terhadap independensi kekuasaan kehakiman merupakan langkah mendesak, termasuk menghentikan praktik menganulir putusan pengadilan melalui kewenangan berlebihan seperti amnesti, abolisi, atau rehabilitasi,” tegasnya.
ICW menambahkan, banyak kasus korupsi terungkap berkat laporan masyarakat.
Namun sepanjang 2025, pelapor, saksi, maupun ahli masih kerap menghadapi intimidasi dan retaliasi.
“Jika pemerintah benar-benar serius membenahi penegakan hukum kasus korupsi, perlindungan terhadap partisipasi publik adalah syarat mutlak yang harus dipenuhi,” pungkasnya.
