Salah satu indikator penyusun CPI, yakni prevalensi suap dan korupsi, turun tajam 19 poin dari 45 menjadi 26.
“Hal ini menunjukkan bahwa dari sisi penindakan, pemberantasan korupsi sepanjang satu tahun terakhir tidak memberikan efek jera yang nyata,” ucapnya.
Selain itu, ICW menilai belum ada legislasi prioritas yang mendorong penguatan agenda antikorupsi, baik dari pemerintah maupun DPR.
Termasuk tidak adanya upaya mengembalikan UU KPK ke versi sebelum revisi 2019 yang dinilai melemahkan independensi lembaga antirasuah.
Pencegahan Korupsi Dinilai Memburuk
Penurunan CPI juga dikaitkan dengan aspek pencegahan korupsi.
Hal ini tercermin dari indeks Bertelsmann Stiftung Transformation yang menilai kualitas pencegahan turut merosot.
Menurut Yassar, pencegahan sangat bergantung pada pengelolaan konflik kepentingan.
Namun praktik yang terjadi justru sebaliknya.
Ia mencontohkan pembagian jabatan strategis dan konsesi proyek kepada lingkar kekuasaan, kabinet berukuran besar, hingga rangkap jabatan wakil menteri sebagai komisaris BUMN maupun swasta.
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) juga disorot karena yayasannya dinilai terafiliasi dengan elite politik dan aparat.
