25 C
Makassar
10 February 2026, 7:49 AM WITA

54 Juta Warga Miskin Tak Tercover BPJS PBI, Mensos Akui Data Penerima Belum Akurat

SulawesiPos.com – Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul mengungkapkan ketimpangan serius dalam kepesertaan BPJS Kesehatan Penerima Bantuan Iuran (PBI) sepanjang 2025, di mana puluhan juta warga miskin dan rentan justru belum mendapatkan perlindungan jaminan kesehatan.

Berdasarkan data Kementerian Sosial, sekitar 54 juta penduduk dari kelompok ekonomi terbawah hingga menengah bawah (Desil 1–5) tercatat belum menerima BPJS PBI, sementara sekitar 15 juta warga dari kalangan menengah atas hingga kaya justru masih terdaftar sebagai penerima bantuan.

Ketimpangan Penerima BPJS PBI Terungkap di DPR

Paparan tersebut disampaikan Gus Ipul dalam rapat konsultasi bersama DPR di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (9/2/2026).

“Berdasarkan DTKS, masih ada penduduk Desil 1 dan 5 yang belum menerima PBI JK (Jaminan Kesehatan), sementara sebagian Desil 6 sampai 10 masih tercatat sebagai penerima. Desil 1 sampai 5 yang belum menerima PBI cukup besar, yaitu sebesar 54 juta jiwa lebih, sementara desil 6 sampai 10 dan non-desil, mencapai 15 juta lebih,” ujar Gus Ipul.

Ia menilai kondisi ini menunjukkan ketidaktepatan sasaran bantuan, di mana kelompok mampu justru terlindungi, sementara masyarakat rentan harus menunggu akses layanan kesehatan.

Baca Juga: 
Warga Bone Bersyukur dengan Hadirnya Program Sekolah Rakyat

Menurut Gus Ipul, persoalan tersebut tak lepas dari keterbatasan akurasi data desil yang dimiliki Kemensos.

“Kita masih perlu melakukan kroscek lebih luas lagi. Karena di tahun 2025 itu, kami hanya mampu mengkroscek hanya 12 juta KK lebih, padahal seharusnya lebih dari 35 juta KK,” papar dia.

“Maka itulah kita kemudian kerja sama dengan daerah untuk melakukan verifikasi dan validasi cepat. Tetapi saya rasa itu masih belum cukup, dan seharusnya harus ada lagi suatu upaya yang lebih nyata sehingga data kita makin tahun makin akurat,” sambung Gus Ipul.

Sebagai langkah perbaikan, Kemensos melakukan pengalihan kepesertaan secara bertahap sejak Mei 2025 hingga Januari 2026. Upaya ini diklaim berhasil menurunkan tingkat kesalahan inklusi dan eksklusi penerima bantuan secara signifikan.

SulawesiPos.com – Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul mengungkapkan ketimpangan serius dalam kepesertaan BPJS Kesehatan Penerima Bantuan Iuran (PBI) sepanjang 2025, di mana puluhan juta warga miskin dan rentan justru belum mendapatkan perlindungan jaminan kesehatan.

Berdasarkan data Kementerian Sosial, sekitar 54 juta penduduk dari kelompok ekonomi terbawah hingga menengah bawah (Desil 1–5) tercatat belum menerima BPJS PBI, sementara sekitar 15 juta warga dari kalangan menengah atas hingga kaya justru masih terdaftar sebagai penerima bantuan.

Ketimpangan Penerima BPJS PBI Terungkap di DPR

Paparan tersebut disampaikan Gus Ipul dalam rapat konsultasi bersama DPR di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (9/2/2026).

“Berdasarkan DTKS, masih ada penduduk Desil 1 dan 5 yang belum menerima PBI JK (Jaminan Kesehatan), sementara sebagian Desil 6 sampai 10 masih tercatat sebagai penerima. Desil 1 sampai 5 yang belum menerima PBI cukup besar, yaitu sebesar 54 juta jiwa lebih, sementara desil 6 sampai 10 dan non-desil, mencapai 15 juta lebih,” ujar Gus Ipul.

Ia menilai kondisi ini menunjukkan ketidaktepatan sasaran bantuan, di mana kelompok mampu justru terlindungi, sementara masyarakat rentan harus menunggu akses layanan kesehatan.

Baca Juga: 
Warga Bone Bersyukur dengan Hadirnya Program Sekolah Rakyat

Menurut Gus Ipul, persoalan tersebut tak lepas dari keterbatasan akurasi data desil yang dimiliki Kemensos.

“Kita masih perlu melakukan kroscek lebih luas lagi. Karena di tahun 2025 itu, kami hanya mampu mengkroscek hanya 12 juta KK lebih, padahal seharusnya lebih dari 35 juta KK,” papar dia.

“Maka itulah kita kemudian kerja sama dengan daerah untuk melakukan verifikasi dan validasi cepat. Tetapi saya rasa itu masih belum cukup, dan seharusnya harus ada lagi suatu upaya yang lebih nyata sehingga data kita makin tahun makin akurat,” sambung Gus Ipul.

Sebagai langkah perbaikan, Kemensos melakukan pengalihan kepesertaan secara bertahap sejak Mei 2025 hingga Januari 2026. Upaya ini diklaim berhasil menurunkan tingkat kesalahan inklusi dan eksklusi penerima bantuan secara signifikan.

Artikel Terkait

Terpopuler

Artikel Terbaru

/