SulawesiPos.com – Para pemimpin Uni Eropa, menurut laporan Politico,18 Januari 2026, dijadwalkan menggelar pertemuan darurat tatap muka dalam beberapa hari ke depan untuk merumuskan respons kolektif atas ancaman Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang mengaitkan rencana pengambilalihan Greenland dengan tekanan tarif terhadap negara-negara Eropa.
Pengumuman tersebut disampaikan Presiden Dewan Eropa António Costa setelah para duta besar 27 negara anggota Uni Eropa menggelar pertemuan tertutup di Brussel pada Minggu (18/1/2026) untuk menyikapi eskalasi terbaru krisis Greenland.
Pertemuan luar biasa Dewan Eropa itu, menurut pejabat Uni Eropa yang terlibat dalam persiapan dan dikutip Politico, dijadwalkan berlangsung pada Kamis, 22 Januari 2026, serta mewajibkan seluruh kepala pemerintahan hadir secara fisik, bukan melalui konferensi daring.
Krisis ini memanas setelah Donald Trump menyatakan akan mengenakan tarif impor sebesar 10 persen mulai 1 Februari 2026 terhadap delapan negara Eropa yang menentang rencananya terkait Greenland, termasuk Jerman, sebuah langkah yang oleh para pemimpin Eropa dinilai sebagai pemaksaan politik melalui instrumen perdagangan.
Menurut laporan Deutsche Welle edisi 18 Januari 2026, Ketua Komisi Eropa Ursula von der Leyen bersama António Costa memperingatkan bahwa kebijakan tarif sepihak tersebut berpotensi melemahkan fondasi hubungan trans-Atlantik tanpa mengubah sikap prinsipil Uni Eropa.
Dari London, Perdana Menteri Inggris Keir Starmer menyebut ancaman tarif terhadap sekutu NATO sebagai langkah yang keliru, sembari menegaskan bahwa keamanan kawasan Arktik merupakan kepentingan bersama seluruh aliansi Atlantik Utara.
Presiden Prancis Emmanuel Macron juga menilai tekanan ekonomi sebagai tindakan yang tidak dapat diterima dan menegaskan bahwa Eropa memiliki instrumen kuat untuk melindungi perusahaan serta kepentingan strategisnya jika ancaman tersebut direalisasikan.
Di kawasan Nordik, Perdana Menteri Swedia Ulf Kristersson menekankan bahwa hanya Denmark dan Greenland yang berhak menentukan masa depan pulau Arktik itu, seraya memastikan bahwa Eropa tidak akan gentar oleh tekanan perdagangan.
Pemerintah Denmark, yang secara hukum memegang kedaulatan atas Greenland, menyatakan terkejut atas eskalasi retorika Washington, meskipun menegaskan bahwa peningkatan kehadiran militer Eropa di wilayah tersebut bertujuan memperkuat stabilitas Arktik dan bukan untuk memprovokasi konflik.
Pengiriman pasukan oleh delapan negara Eropa ke Greenland, atas permintaan Kopenhagen dan di luar mandat formal NATO, justru dipandang Washington sebagai “situasi berbahaya,” meski para pejabat Eropa menegaskan bahwa langkah tersebut sepenuhnya sah dan defensif.
