Overview:
- KPK tengah mencari peristiwa pidana terkait pengelolaan dana haji dan telah memanggil sejumlah pejabat tinggi BPKH.
- KPK menyoroti anggaran besar yang keluar namun jemaah justru mendapatkan hotel jauh dan transportasi yang buruk.
- Penyelidik mendalami proses pemilihan vendor di Arab Saudi yang diduga dimenangkan oleh pihak dengan kualitas rendah namun harga tinggi.
SulawesiPos.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi mengintensifkan penyelidikan terhadap Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH).
Penyelidikan ini berfokus pada dugaan penyimpangan pengelolaan dana haji yang dinilai tidak sebanding dengan kualitas layanan yang diterima jemaah.
Saat ini, KPK tengah membedah konstruksi peristiwa pidana sebelum menetapkan tersangka.
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, mengonfirmasi bahwa sejumlah pejabat BPKH telah dipanggil untuk memberikan klarifikasi.
“Kami sudah undang untuk dimintai keterangan terkait dengan pengelolaan keuangan haji tersebut,” ujar Budi di Gedung Merah Putih, Kamis (16/1/2026).
Penyelidikan ini berjalan secara paralel dengan kasus kuota haji yang menyeret mantan Menag Yaqut Cholil Qoumas.
KPK menyoroti adanya ketimpangan mencolok antara besarnya dana yang dikeluarkan BPKH dengan realita di lapangan.
