Namun, dana investasi tersebut diduga tidak dikelola sesuai janji, melainkan disalahgunakan untuk kepentingan pribadi pengelola.
Berdasarkan laporan yang masuk, estimasi total kerugian para korban ditaksir mencapai Rp200 miliar.
Pelapor menggunakan pasal berlapis untuk menjerat terlapor, mulai dari Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) hingga Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) terbaru:
- UU ITE: Pasal 45A Ayat (1) jo Pasal 28 Ayat (1) terkait penyebaran berita bohong yang merugikan konsumen.
- UU Transfer Dana: Pasal 80, 81, dan 82 UU Nomor 3 Tahun 2011.
- KUHP Baru: Pasal 492 dan/atau Pasal 607 terkait tindak pidana penipuan dan kejahatan korporasi.
Pihak Polda Metro Jaya berkomitmen untuk mengusut tuntas kasus ini mengingat jumlah korban yang masif dan nilai kerugian yang berdampak besar pada masyarakat.
